Home / 2024 / Maret / 28

Daily Archives: Maret 28, 2024

Dinilai Tak Sesuai Zonasi, PPDB SMPN 1 Pagaralam Dibatalkan

Author : Toni Ramadhani PAGARALAM, LhL – Pengumuman PPDB SMP Negeri 1 Kota Pagaralam resmi dibatalkan. Pembatalan ini menyusul setelah adanya laporan dari masyarakat, sehingga membuat pimpinan Dewan dan anggota DPRD dari komisi 3 turun gunung menyambangi SMPN 1 Pagaralam. Polemik penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 1 Pagar …

Baca Selanjutnya...

Menuju KLA, Pj Bupati Lahat Minta Stakeholder Susun Renaksi

Author : BRP LAHAT, LhL – Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid, S. STP, M. Si, memimpin rapat koordinasi gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), pada Rabu (28/3/24) bertempat di Ops Room Pemkab Lahat. Rakor juga dihadiri oleh Sekda, Chandra, SH, MM, Unsur Forkopimda, Inspektur, Kepala OPD terkait, Direktur RSUD/mewakili, Direktur …

Baca Selanjutnya...

Usai Deklarasikan Dukungannya, Emak-emak Merapi “Serbu” Kediaman Yulius Maulana

Author : Ujang LAHAT, LhL – Mengejutkan. Setelah dua hari lalu mendeklarasikan dukungannya untuk menjadikan Yulius Maulana, ST Bupati Lahat 2024-2029 pada Pilkada Lahat mendatang, hari ini Kamis (287/3/24), puluhan emak-emak asal Merapi Area “menyerbu” (Mendatangi beramai-ramai) kediaman Yulius Maulana di seputar Block C Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten …

Baca Selanjutnya...

Pemprov Sumsel Gelar Sholat Isya dan Tarawih Bersama

Author : Elan A PALEMBANG, LhL – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) laksanakan Sholat Isya dan Tarawih berjamaah selama bulan suci Ramadhan, kali ini (Kamis, 28/3) Dinas Perdagangan dan Dinas Kominfo Provinsi Sumsel menjadi tuan rumah penyelenggara. Sholat isya dan tarawih berjamaah diikuti oleh Para Pejabat, ASN dan Non …

Baca Selanjutnya...

Pj Gubernur Sumsel Dorong Percepatan Akses Keuangan Melalui TPAKD di Sumsel

Author : Elan A PALEMBANG, LhL – Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel selaku Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Agus Fatoni melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Dalam Negeri RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PKS ini terkait peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen melalui optimalisasi peran tim percepatan akses …

Baca Selanjutnya...