Lahat Hotline
Related Articles
Author : Yoki SMSI Lahat
JAKARTA, LhL – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Pertemuan tersebut membahas tantangan implementasi reformasi birokrasi, khususnya terkait penataan tenaga non-ASN dan dampaknya terhadap fiskal daerah.
Ketua Umum Apkasi yang juga Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pemerintah kabupaten pada prinsipnya mendukung penuh agenda reformasi birokrasi nasional, termasuk kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun ia menyoroti adanya konsekuensi fiskal yang cukup berat bagi daerah.
“Banyak daerah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat akibat meningkatnya belanja pegawai, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik harus tetap berjalan. Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas, terutama bagi kabupaten dengan kapasitas keuangan rendah,” ujar Bursah.
Ia menambahkan, diperlukan langkah koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan skema pembiayaan PPPK tidak sepenuhnya membebani pemerintah daerah. Menurutnya, tanpa skema yang adaptif, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
Selain isu fiskal, Apkasi juga menyoroti perlunya fleksibilitas kewenangan kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), terutama dalam proses mutasi, rotasi, dan pengisian jabatan strategis. Proses birokrasi yang dinilai masih panjang dianggap dapat menghambat kecepatan pelayanan publik di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan apresiasi atas masukan dari Apkasi. Ia menegaskan pemerintah akan mencari solusi yang mempertimbangkan keseimbangan antara standar nasional reformasi birokrasi dan kondisi nyata di daerah.
“Kami memahami apa yang dirasakan para bupati di lapangan. Pemerintah berkomitmen mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan dan fiskal daerah,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah anggota Apkasi, di antaranya Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni, dan Bupati Sidenreng Rappang Syaharuddin Alrif, serta Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang.
Editor : RON
