Banner Juni
banner owner
utl
bijak
iklan ut
Banner pemprov Juni
iklan ut1
Screenshot_20260820_204927
Screenshot_20260820_204958
Home / HUKUM & KRIMINAL / Minimalisir Perkara Perdata dan TUN, Pemkot – Kejari Pagaralam Tandatangani MoU

Minimalisir Perkara Perdata dan TUN, Pemkot – Kejari Pagaralam Tandatangani MoU

Author : Toni Ramadhani

PAGARALAM, LhL – Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam dan Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam telah menandatangani nota kesepahaman di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di ruang Besemah 1 kantor Setda Kota Pagaralam, Kamis (03/11/2022).

Perjanjian kerjasama itu tertuang dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken langsung oleh kedua belah pihak.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam Fajar Mufti SH M.Hum menambahkan, MoU ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU nomor 11/2021.

Baca Juga  GALI BAKAT ATLET INTERNASIONAL, PTBA GELAR KEJUARAAN MENEMBAK

Dijelaskan, Kejaksaan Negeri selain menangani perkara pidana juga memiliki kewenangan di bidang perdata, dimana pihaknya bisa bertindak di dalam maupun di luar pengadilan.

“Jadi kami nanti bisa memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan melakukan tindakan hukum lainnya atau layanan hukum,” ucap.

Pihaknya berharap ke depan kerjasama ini tidak hanya sampai pada kegiatan penandatanganan MoU, akan tetapi juga berlanjut pada konsultasi-konsultasi di bidang hukum pada setiap kegiatan atau program Pemkot Pagaralam.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan menciptakan hubungan kemitraan kerja antara Pemkot Pagaralam dengan Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam dalam Pedata dan Tata Usaha Negara dan untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam bidang pembangunan,percepatan perkonomian dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga  Lapas Kelas III Pagaralam Beri Kelonggaran ‘Besuk’ Tahanan

Selain itu, untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan hukum dalam bidang PTUN yang dihadapi Pemkot Pagaralam.

“Kita menjalin kerjasama dengan Kejari sehingga semua program kita berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan,” kata Walikota Pagaralam.

Menurut dia, program-program unggulan pemerintah Kota Pagaralam yang menggunakan dana APBD perlu mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri, untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Editor : RON

Check Also

Perlombaan Olahraga Gembira HUT ke 81 RI di Lingkungan Pemkab Empat lawang Berlangsung Meriah

Author : Lis 𝐄𝐌𝐏𝐀𝐓 𝐋𝐀𝐖𝐀𝐍𝐆, LhL – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar Perlombaan Olahraga Gembira …

SMM Panel

APK

Jasa SEO