Lahat Hotline
Related Articles
# Kisruh LKPJ Lahat Kian Memanas, Sanderson: Jangan Biarkan Emosi Mengalahkan Etika Pemerintahan.
Author : Rill
LAHAT, LhL – Polemik penundaan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lahat kian memanas. Ketegangan antara eksekutif dan legislatif yang berujung pada pernyataan keras Bupati terhadap Sekretaris DPRD (Sekwan) dinilai menjadi sinyal kurang sehat bagi tata kelola pemerintahan daerah.
Ketua PLANTARI, Sanderson Syafe’i, ST. SH angkat bicara. Ia menegaskan bahwa dinamika dalam pemerintahan adalah hal wajar, namun tidak seharusnya disikapi Bupati Lahat dengan emosi yang justru berpotensi memperkeruh keadaan menjurus arogan dipertontonkan ke masyarakat.
“Perbedaan pandangan dalam proses LKPJ itu hal biasa. Tapi ketika disikapi dengan kemarahan di ruang publik, itu bukan lagi soal substansi, melainkan sudah menyentuh etika pemerintahan. Ini bukan perusahaan yang perlu kedewasaan,” ujar Sanderson sapaan akrabnya, Rabu (22/4).
Menurutnya, LKPJ merupakan instrumen penting dalam mekanisme check and balance antara kepala daerah dan DPRD Lahat. Karena itu, setiap prosesnya harus dijaga dalam koridor profesionalisme, bukan justru dipertontonkan sebagai konflik terbuka.
Sanderson menilai, pernyataan yang meminta pejabat mundur secara terbuka berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola birokrasi. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik melekat dengan aturan, bukan semata kehendak atau emosi sesaat sang Bupati.
“Kalaupun ada persoalan, selesaikan melalui mekanisme yang benar dan bijak. Evaluasi kinerja itu ada jalurnya. Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah berjalan dengan pendekatan reaktif, bukan sistematis yang telah diatur,” tegasnya.
Lebih jauh, PLANTARI juga mengingatkan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan kepastian arah pemerintahan dengan jargon “Menata Kota Membangun Desa”, bukan konflik internal yang berkepanjangan. Energi pemerintah daerah Lahat, kata dia, seharusnya difokuskan pada pelayanan publik dan penyelesaian persoalan riil masyarakat.
“Kami mendorong semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menahan diri dan kembali pada semangat kolaborasi. Jangan biarkan emosi mengalahkan etika. Pemerintahan itu soal tanggung jawab, bukan sekadar reaksi,” tambah Sanderson.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga marwah lembaga, baik Pemerintah Kabupaten maupun DPRD Lahat, agar tetap menjadi contoh kedewasaan dalam berdemokrasi di tingkat daerah.
“Publik tidak butuh tontonan konflik. Publik butuh hasil kerja dan program yang nyata, penuhi janji politik” tutupnya.
Editor : RON
