Lahat Hotline
Related Articles
Author : Ujang
LAHAT, LhL – Miris memang, jika di zaman sekolah yang serba gratis seperti sekarang ini ternyata masih ada sekolah yang berani memungut biaya pada siswa dengan berbagai dalih di secara liar. Meski Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sudah digelontorkan, namun sepertinya tak cukup untuk membiayai operasional SMP Negeri 1 Kikim Tengah Kabupaten Lahat.
Faktanya, berdasarkan bukti-bukti catatan penerimaan Pungutan Liar (Pungli) serta pengakuan walimurid dan siswa di sekolah itu, memang kuat dugaan oknum Kepala Sekolahnya (Kepsek) telah menghalalkan praktik Pungli yang dapat melanggar Pasal 368 ayat 1 KUHP Dalam KUHP, yang mana sanksi bagi pelakunya dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Informasi yang dihimpun sesuai hasil investigasi di lapangan, M selaku walimurid salah satu siswa kelas VII yang kebetukan jadi pengurus sebuah organisasi di sekolah tersebut mengaku sangat keberatan dengan adanya berbagai macam pungutan yang dilakukan secara liar oleh sekolah tersebut.
“Banyak nian sumbangan dak berenti-berenti. Anakku itu ikut Osis, ikut ekstra jugo. Di Osis itu ado bayaran seminggu Rp.5000. tapi anakku itu kadang belum bayar (Nunggak) dan tetap dihitung. Anakku itu makso, karno kalo belum dibayar, dak galak sekolah. Nah, anakku la 4 kali (4 Minggu belum bayar jadi la Rp.20.000). Aku suruh anakku keluar dari Osis, tapi kato anakku dak biso, tunggu habis masanyo setahun baru biso mundur”, keluh dia.
Di kelas anaknya, jelas M, ada juga kegiatan ekstra tari yang harus bayar ke sekolah. Bahkan anaknya pernah tidak ikut ekstra itu, terus didenda sebesar 10 ribu rupiah.
“Terus tu, ekstra yang lain dak kusuruh ikut, karno nak bayar galo. Katonyo itu duet untuk kas, tapi aku dak ngerti untuk apo. Sebenarnyo banyak yang keberatan itu, tapi mereka beraninyo ngomong di belakang (Ngomong jauh). Mereka takut efeknyo, takut anaknyo diberhentikan dari sekolah. Jadi terpakso ikut (Nurut) walaupun keberatan. Aku ini jugo takut ngomong ini, jangan sampai ado apo-apo ke depannya di aku”, ungkapnya sedih.
Tak hanya itu, usai dikonfirmasi oleh awak media, ternyata pihak sekolah langsung menemui siswa kelas IX dan meminta agar semua siswa kompak menyatakan setuju atas pungutan itu, jika ada yang bertanya tentang uang pungutan bagi siswa kelas IX. Jika tidak kompak menyetujui, maka uang mereka akan dikembalikan.
Menurut cerita salah seorang siswa kelas IX yang namanya enggan dimuat, juga membenarkan bahwa pihak sekolahnya telah meminta sejumlah iuran seperti yang diuraikan walimurid.
“Kami ditemui oleh seorang guru ke masing-masing kelas IX. Jika dilihat dari catatan seorang pegawai, memang sudah banyak yang bayar uang berjumlah 170 ribu untuk beli itu-ini. Bayarnya boleh lunas langsung maupun dicicil, juga jadi. Katannya sih, duit itu buat beli bangku atau kursi, beli map dan untuk ngambil ijazah, Karena kata guru, kami sekolah di sini kadang-kdang ada yang merusak bangu”, ungkapnya dengan nada ngeri-ngeri.
Sementara itu, Jemi Darwin, S. Pd selaku Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 1 Kikim Tengah, saat dikonfirmasi terkait adanya dugaan Pungli di sekolah yang dipimpinnya itu, Jemi tidak dapat menjelaskan secara detail inti dari pertanyaan awak media.
“Konfirmasi be ke sekolah kebenaran nyo pak”, jawab Jemi, Rabu (20/3/24).
Di lain pihak, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, Niel Adrin juga bungkam seribu-bahasa ketika wartawan mempertanyakan hal ini melalui pesan singkat di aplikasi WA.
Editor : RON
