LAHAT, LhL – Setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengalihkan pelayanan tera ulang alat ukur takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) kepada Kabupaten/kota, maka, dalam peneraan tangki kendaraan bahan bakar minyak (BBM) maupun takaran pom bensinnya sama sekali tidak menemui hambatan.
Menurut Officer Comunication and Relation PT Pertamina (persero) Marketing Operation Region II, Rico Raspati menyebutkan, uji tera yang akan dialihkan dari provinsi ke kabupaten/kota belum siap. “Kami sudah mendegar akan hal itu, tentunya jajarannya selain melakukan koordinasi dengan pemerintah dan memberitahukan kepada setiap depo PT Pertamina yang ada di Sumsel,” katanya, Rabu (9/11).
Ia memastikan, untuk pendistribusian BBM kepada masyarakat melalui SPBU tidak akan terkendala, tetap berjalan seperti biasa, apabila hanya dikarenakan tera maka, semua lapisan elemen menjadi korban ketersediaan BBM tidak ada. “Penyaluran tetap berjalan sesuai prosedural. Selain kami pun akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait,” tegas Rico.
Sementara itu, Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag), Fikriansyah SE Msi mengungkapkan, peralatannya harus komplit, relatif canggih dan membutugkan dana besar, padahal pihaknya sudah menganggarankan menyekolahkan SDM ke Bandung, sampai saat ini sudah diedarkan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum ada yang berminat. “Semuanya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat. Tapi langkah kedepan di bulan ini melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Metrologi di Bandung sesuai surat Disperindag Provinsi Sumsel, perusahaan atau pengusaha yang memiliki alat ukur,” urainya.
Disampaikannya, apabila kabupaten/kota belum siap lakukan tera agar berkoordinasi dengan Dirjen Metrologi, jajarannya akan berkonsultasi agar dibantu peralatan dan SDM. Untuk PT Pertamina menjamin distribusi bahan bakar minyak (BBM) tidak akan terhambat dikarenakan tera. “Pertamina akan koordinasi dengan Disperindag Lahat tidak tera, hanya saja tetap dilakukan pengawasan, efektif akan dari kementerian tahun depan, paling memungkinkan koordinasi ke Kota Palembang relatif siap,” tandas Fikriansyah.