Lahat Hotline
Related Articles
Author : Toni Ramadhani
PALEMBANG, LhL – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Empat Lawang, Eka Agustina, S.Sos., M.M., menghadiri undangan kunjungan kerja (kunker) bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI dan Menteri Sosial RI di Palembang, Minggu (28/6/2026). Pertemuan strategis ini berfokus pada peninjauan Sensus Ekonomi 2026, evaluasi Program Sekolah Rakyat, serta penguatan kearifan lokal melalui kegiatan Semarak Wong Kito 2026.
Kehadiran Dinsos Empat Lawang dalam agenda ini dinilai krusial untuk menyelaraskan akurasi data perekonomian daerah dengan program jaring pengaman sosial yang tepat sasaran.
Kadinsos Empat Lawang, Eka Agustina, menyatakan bahwa sinkronisasi data antara BPS dan Kementerian Sosial menjadi kunci utama efektivitas pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah Empat Lawang. Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memotret kondisi riil sosiologis dan ekonomi masyarakat pasca-pandemi secara akurat.
“Kami hadir memenuhi undangan ini untuk memastikan program sosial di Empat Lawang berjalan beriringan dengan basis data terbaru dari BPS RI dan arahan Kementerian Sosial. Peninjauan Sensus Ekonomi 2026 ini sangat penting bagi kami, sebab data yang presisi adalah fondasi agar bantuan sosial, pemberdayaan, maupun intervensi kemiskinan lainnya tidak salah sasaran,” ujar Eka Agustina di sela-sela kegiatan, Minggu (28/6/2026).
Eka juga menambahkan, selain persoalan sensus, peninjauan perkembangan Program Sekolah Rakyat menjadi perhatian khusus. Program ini diharapkan dapat terus diintegrasikan dengan pemenuhan hak anak-anak dari keluarga prasejahtera di Empat Lawang agar mendapatkan akses pendidikan nonformal yang layak.
Di tempat yang sama, Kepala BPS RI menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan sektoral, melainkan instrumen nasional untuk memetakan struktur ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa. Keterlibatan aktif dinas sosial di tingkat daerah sangat dibutuhkan untuk membaca anomali data di lapangan.
“Sensus Ekonomi tahun ini berfokus pada digitalisasi usaha dan pemetaan ketahanan finansial rumah tangga. Kolaborasi dengan Dinsos di tingkat kabupaten seperti Empat Lawang sangat kami apresiasi, karena merekalah yang memegang kendali atas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sinergi data ini akan mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan,” ungkap Kepala BPS RI saat memberikan keterangan kepada media.
Rangkaian kunjungan kerja ini kemudian ditutup dengan peninjauan kegiatan Semarak Wong Kito 2026. Acara kebudayaan tersebut digunakan sebagai momentum oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial berbasis komunitas sekaligus mengampanyekan penguatan ekonomi kreatif bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Sumatera Selatan.
