Lahat Hotline
Related Articles
Author : Toni Ramadhani
LAHAT, LhL – Proses klarifikasi terkait dugaan manipulasi data absensi seleksi PPPK Tahap II Formasi Tenaga Kesehatan Kabupaten Lahat TA 2025 yang menyeret oknum pegawai Devi Rosalina, Am.Kep., menemui jalan buntu dan memicu kecurigaan baru.
Dalam pertemuan klarifikasi yang berlangsung pada Jumat (17/7/2026), Kepala Puskesmas (Kapus) Pajar Bulan, Zamhari, bersama oknum yang Devi Rosalina menunjukkan sikap keberatan jika data absensi fisik mereka dibuka dan dilihat oleh pihak pelapor.
Sikap defensif dari pihak puskesmas dan oknum bersangkutan ini justru memperkuat indikasi bahwa rekayasa dokumen absensi tersebut benar-benar terjadi. Kecurigaan publik kian menebal setelah Zamhari dan Devi Rosalina secara tegas menolak untuk melakukan sumpah atas pernyataan klarifikasi yang mereka sampaikan. Tak hanya itu, mereka juga tidak bersedia memberikan salinan (copy) dari dokumen absensi yang dipersoalkan kepada pihak pelapor untuk diverifikasi secara objektif.
Pimpinan Redaksi Lahathotline.com, Ishak Nasroni, S.H., menyayangkan sikap tidak transparan yang ditunjukkan oleh pimpinan fasilitas kesehatan milik pemerintah tersebut. Menurutnya, jika memang tidak ada data yang dimanipulasi, seharusnya pihak puskesmas tidak perlu merasa keberatan untuk membuka dokumen absensi secara terang-benderang.
“Sikap keberatan untuk memperlihatkan dokumen publik, menolak disumpah, hingga tidak bersedia menyerahkan salinan absensi ini justru menjadi tanda tanya besar. Ini memicu dugaan kuat bahwa manipulasi data tersebut memang nyata adanya. Ada apa sebenarnya yang coba ditutupi?” ujar Ishak dengan nada mempertanyakan, Jumat (17/7).
Akibat tidak adanya titik temu dan kuatnya indikasi kejanggalan dalam proses klarifikasi di tingkat puskesmas ini, penanganan perkara dugaan maladministrasi dan pemalsuan data ini dipastikan akan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi.
Kasus ini kini resmi bergulir dan dilaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lahat untuk diproses secara administratif dan dilakukan pemanggilan serta audit investigatif yang lebih mendalam.
Masyarakat dan lembaga pers kini mendesak BKPSDM serta Inspektorat Kabupaten Lahat untuk turun tangan secara objektif guna mengusut tuntas indikasi kecurangan ini, demi menjaga keadilan bagi para peserta seleksi PPPK lainnya yang telah berjuang secara jujur.
