Lahat Hotline
Related Articles
# Pj Bupati Lahat Diminta Betindak Tegas
Author : Son
LAHAT, LhL – Sepertinya realisasi penggunaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Lahat perlu dievaluasi dan diperiksa oleh pihak berkompeten. Pasalnya, selain azas manfaat bagi masyarakat desa kurang dirasakan, sistem administrasi terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ)nya juga terindikasi tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Menurut JH, seorang aktivis Lahat yang bergerak di bidang pembangunan. Untuk memaksimalkan penerapan DD serta mengurangi angka kecurangan para Kades, maka Team Monitoring & Evaluasi (Monev) dana desa harus benar-benar melakukan investigasi serta memeriksa secara rinci hasil daripada penerapan DD.
“Turunkan Tim yang benar-benar independent untuk memeriksa fisik bangunan dan SPJ yang dibuat oleh masing-masing desa di Kabupaten Lahat, khususnya di Kecamatan Kikim Timur”, kata dia.
Penggunaan uang Negara yang tidak sesuai dengan penggunaan dan bangunan yang mangkrak atas nama Dana Desa, sebut JH, agar bisa ditertibkan.
“Termasuk juga para Kades dan perangkatnya yang tidak aktip, itu harus dikenakan sanksi indisipliner. Karena mereka telah digaji oleh Negara dan harus bisa bekerja dengan baik dan efektif”, pinta dia.
Menyikapi adanya aspirasi masyarakat tersebut, Ishak Nasroni, SH selaku Wartawan senior dan juga mantan Ketua PWI Lahat periode 2015-2016 dan 2020-2023, lebih menekankan pada profesionalitas dan independensi Penjabat (Pj) Bupati Lahat, Muhammad Farid, S. STP, M. Si, supaya tidak ada kesan “Low Control” (Lemah Pengawasan).
“Ya, kalau memang seperti itu, harus ada campur tangan Pemerintah Kabupaten Lahat yang dalam hal ini Pj Bupatinya. Pak Bupati harus segera perintahkan steakholder terkait penggunaan keuangan Negara ini. Misalnya, Inspektorat bersama pihak terkait yang tergabung dalam Tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)”, saran Ishak Nasroni.
Setelah adanya pemeriksaan atas evaluasi tersebut, lanjut dia, maka seyogyanya hasil audit diserahkan ke pihak Polri maupun Kejaksaan selaku penyidiknya.
“Kalau memang ada penyimpangan atau terjadi ketidak-sesuaian realisasinya yang berpotensi pada kerugian keuangan Negara, mengapa tidak. Terbukti korupsi DD, harus dipenjarakan atau setidaknya mengembalikan uang Negara yang ditelannya itu”, tutup Ishak Nasroni dengan tegas.
Editor : Riadi
