Author : April
KIKIM SELATAN, LhL – Ironis, karena tidak masuk database Kementrian Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial , Tiga warga Desa pagar jati tidak mendapatkan bantuan sosial dari Kementrian Sosial. Baik itu bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Sosial lainya.
“Ketiga warga saya yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan bantuan sosial lainya yakni Alias (39) tahun perkerja buruh, harian lepas mempunyai anak dua, satu sedang duduk di bangku kelas lima SD dengan kondisi rumah terbuat dari bambu serta tinggal di pinggiran aliran sungai lingsing,
Satunya lagi Indra (45) perkerjaan berkebun di bukit anak tiga, satu kelas tiga SMA dan dua masih duduk di bangku SD, tinggal di rumah menumpang di tanah kuburan warga desa pagar jati, Ferdian Santoso perkerja buruh pikul pasir di sungai, anak dua masih duduk di bangku sekolah dan tidak pernah mendapatkan bantuan program pemerintah pusat maupun Kabupaten Lahat” Kata Kepala Desa Pagarjati Juan Asdi.
Lanjutnya padahal ketiga warga ini tergolong masyarakat yang kurang mampu. Ia bekerja sebagai buruh serabutan. Saat musim tanam atau panen jadi buruh tani. Karena pekerjaannya yang tak menentu ini, tidak setiap hari Ia bekerja dan memperoleh penghasilan.
“Tak hanya itu, tempat tinggalnya tak seperti kebanyakan rumah di Desa Pagar Jati yang sudah bertembok atau minimal dinding kayu. Rumahnya berdinding anyaman bambu, beralaskan papan bahkan tidak mempunyai bilik untuk menutupi kamarnya. Ya, kamarnya menyatu dengan ruang tamu,”ungkapnya.
Kepala Desa Pagar jati Asdi berusaha membantu warganya ini dengan mencantumkan ke dalam daftar warga yang memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa dan mencoba mendata agar rumah mereka dapat direnovasi oleh pemerintah.
“Sampai ini tidak ada pendataan ulang untuk penerima bantuan PKH bagi desa pagar jati, padahal penerima bantuan PKH didesa banyak yang tidak sesuai, kemungkinan sebelum nya untuk pendamping PKH banyak mendata di atas meja saja. Kendati demikian kami mengharapkan dinas terkait khusunya dinas sosial kabupaten lahat untuk mendata ulang penerima PKH yang ada di desa pagar jati ini,”tambahnya.
Sementara itu salah satu warga yang namanya di sebutkan kepala desa indra mengatakan meskipun kondisi seperti ini sebagai warga negara indonesia kami tidak pernah menikmati bantuan apapun dari pemerintah kabupaten maupun pusat, apa lagi batuan progam PKH atau BPNT,
“Bantuan yang kami terima hanya BLT itupun baru tahun Ini kami menikmati serta tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada, dan BLT bukan untuk warga miskin itu abntuan orang terdampak pendemi covid bukan bantuan miskin yang seperti orang lain dapatkan,”terangnya.
Editor : Ron
Lahat Hotline





