Lahat Hotline
Related Articles
Author : Ali
LAHAT, LhL – Siang ini, Kamis (5/7/18) sekira pukul 11 WIB, massa yang mengatasnamakan GARPU (Gerakan Rakyat Anti Politik Uang), GRAMP (Gerakan Rakyat Anti Money Politik) dan Aliansi Kelompok Cipayung kebupaten lahat kembali melakukan aksi unjukrasa ke Kantor KPU Lahat.
Aksi unjukrasa yang mengatasnamakan gerakan anti money politik ini , meminta supaya kasus money politik yang diduga sudah dilakukan oleh salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lahat yang memenangkan Pilkada Lahat 27 Juni 2018 lalu, dianggap pendemo sudah mencoreng kontestasi demokrasi pilkada di Kabupaten Lahat.
“Kami meminta.pada pihak KPU untuk menunda pleno penetapan perolehan suara, karena sudah diketahui bahwa pilkada di Kabupaten Lahat sudah tercoreng oleh tindakan praktek Money politik. Karena kajadian ini mengotori demokrasi, mau dibawa ke mana negara ini dan apa yang akan terjadi pada anak cucu nanti, apabila kecurangan ini akan daberlakukan tidak sesuasi Aturan. Dan kami yakin, generasi akan hancur. Apabila pleno masih berjalan dan tidak mendiskualifikasi paslon yang telah melakukan Money Politik itu, maka pleno itu haram hukumnya”.”, ujar Depi salah seorang pendemo.
Sementara itu, Edin Cawang dalam orasinya mengatakan, bahwa Politik uang adalah kejahatan dalam Denokrasu, karena merusak kualitas pemilihan umum, membuat mentalitas masyarakat menjadi koruptif dan akan melahirkan pemimpin yang koruptif setelah terpilih.
Menurutnya, berbagai aturan telah di buat untuk menjaga agar proses pemilu di indonesia bebas dari pekaktek politik uang dalam Deklarasi Kampanye Damai di KPU sumsel dan KPU kabupaten/kota di sumsel yang dilaksanakan serentak pada 18 Febuari 2018, seluruh pasangan calon pemikukada 2018 ,juga sudah membuat janji untuk melakukab kampanye tanpa Hoak, politisi Sara, dan Politik uang.
“Ternyata ada pasangan calon pemilukada Kabupaten Lahat tahun 2018 yang mengingkari janji tersebut, secara terstruktur, Sistematik dab Masif (TSM)”, urainya.
Berdasarkan keterangan masyarakat dan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, salah satu pasangan calon melalui tim suksesnya telah membagikan Amplop berisi uang dengan nominal Rp. 150.000 Sampai Rp. 200.000, kepada masyarakat disertai ajakan agar memilih pasangan calon.
“Politik uang tersebut dilakukan secara TSM karna melibatkan tim sukses dan pengurus partai (Termasuk 2 orang Anggota DPRD yang sudah diketahui masyarakat), terjadi di seluruh kecamatan (24 kecamatan) yang ada di Kabupaten Lahat, melibatkan 60% Kepala Desa, 60% Perangkat RT/RW, Anggota Panwas kecamatan dan anggota KPPS di kabupaten lahat. Makanya kami minta, agar pleno ditunda dulu”, jelasnya.
Tampak di lokasi, massa dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan ditemui oleh salah satu komisioner KPUD Lahat.
Editor : Zadi
