Lahat Hotline
Related Articles
Author : ADI
EMPAT LAWANG, LhL – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah menandatangani Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Sesuai permendikbud tersebut sekarang komite sekolah diperbolehkan untuk memungut dana. Keterangan tersebut diperjelas informasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Empat Lawang Agusni Effendi, selasa (31/01/2017).
Namun demikian, kebijakan pemerintah yang diatur dalam permendikbud itu seolah bertolak belakang dengan program di daerah, dimana Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang memiliki program sekolah gratis.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Empat Lawang Agusni Effendi mengatakan, bahwa komite sekolah memang boleh memunggut dana sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Namun, Agusni menggaris bawahi, jika komite dilarang memungut biaya untuk siswa atau wali murid yang kurang mampu.
“Saya kurang sependapat sebenarnya jika bahasanya menyebutkan pungutan, mungkin lebih pantas sumbangan,” tuturnya.
Agusni menjelaskan, bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang atau jasa pelakunya adalah pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua wali dengan kesepakatan bersama.
“Sumbangan juga pemberian berupa uang, barang atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah, mengikat dan jumlahnya ditentukan,” jelasnya.
Menurut Agusni, Permendikbud nomor 75 tahun 2016 justru melarang komite sekolah untuk melakukan pungutan. “Boleh menggalang dana melalui bantuan dan sumbangan, syaratnya harus ada proposal,” ujarnya.
Ditegaskannya, mengenai penggalangan dana, harus bersifat transparan. “Jika komite ingin menggalang dana harus jelas laporannya berapa yang diperoleh dan diperuntukan untuk apa,” tegasnya.
Editor : YADI
