Lahat Hotline
Related Articles
Author : Riadi
LAHAT, LhL – Untuk mendorong kelompok masyarakat melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera yang berkerjasama dengan Manggala Agni Daerah Operasional (Daops) Lahat dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lahat, mengadakan Sosialisasi Program Kampung Iklim dan Dalkarhutlah di ruang pertemuan DLH Lahat, Rabu (29/11/2017).
Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Lahat, Ir Misri ST MT, mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan positif yang bermanfaat, untuk itu ia berterimakasih pada para peserta yang sudahbmenyempatkan diri untuk mendatangi acara yang baik ini. “Terimakasih atas kedatangan para nara sumber, para tamu, mitra dan peserta sosialisasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat,” ungkap Misri.
Sementara itu, Kepala Balai PPIKHL Wilayah Sumatera Ir Denny Martin MSi mengatakan, bahwa terkait dengan perubahan iklim dan lingkungan hidup yang disebabkan perindustrian dan perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. “Perusahaan bersangkutan harus melakukan reklamasi yang sudah menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut dan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup,” ucapbya.
Berikutnya, akibat perubahan iklim dan lingkungan yang tidak terkendali, sambung Denny, menyebabkan rusak dan tercemarnya sumber air. Akibatnya air pun bisa lebih mahal harganya dari pada minyak bumi. “Tanpa kita sadari perlahan lahan yang kita khawatirkan terjadi, dimana harga air mineral lebih mahal dari pada harga minyak bumi atau bensin,” ungkapnya sambil mengangkat dan memperlihatkan botol air mineral ukuran 250 mili liter.
Dijelaskan Denny, pro klik yang dibahas dalam acara tersebut, merupakan program nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Seperti tercantum dalam Permen LHK P.84 Tahun 2016.
“Karena pemerintah pusat hanya mengeluarkan kebijakan, namun untuk memperlancar pelaksanaannya perlu campur tangan semua pihak, seperti bupati harus menjalin kerjasama dengan perusahaan perusahaan, dan jika memang dipandang perlu, bisa dimasukan dalam anggaran desa agar antisipasi dampak perubahan iklim dan lingkungan hidup ini bisa tercapai,” beber Denny.
Selanjutnya, Denny meminta, agar masyarakat tidak menutup tanah dengan semen, biarkan tanah di perkarangan rumah tetap terbuka agar bisa menyerap air, dan jika bisa manfaatkan untuk bercocok tanam agar menghasilkan. “Manfaatkan sisa tanah di sekitar rumah sebaik mungkin, Jangan disemen biar bisa menyerap air, dan jika ada mata air maka manfaatkan dan jagalah,” imbaunya.
Editor : Zadi
