Lahat Hotline
Related Articles
Author : SMSI Lahat
LAHAT, LhL – Polemik kegiatan outbound PDAM Lahat ke Kota Bogor tak lagi sekadar soal persepsi pemborosan. Di tengah kritik yang mengarah pada dugaan “dinas rasa wisata”, pihak PDAM akhirnya angkat bicara.
Direktur PDAM Lahat, Anda Wijaya, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program resmi perusahaan, bukan bentuk penghamburan anggaran seperti yang ditudingkan.
“Ini adalah diklat manajemen dan motivasi. Program kerja PDAM setiap tahun. Silakan konfirmasi ke kantor, ini bukan pemborosan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa sumber pembiayaan kegiatan tersebut bukan berasal dari APBD Kabupaten Lahat, melainkan dari hasil usaha PDAM sendiri.
“Ini hasil kerja PDAM yang digunakan untuk karyawan sebagai capacity building. Perlu diingat, ini bukan uang APBD, tapi dari peningkatan pendapatan PDAM,” jelas Anda Wijaya.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik. Sejumlah pihak tetap mempertanyakan urgensi pelaksanaan kegiatan di luar pulau, serta komposisi peserta yang disebut tidak sepenuhnya berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja.
Sorotan juga masih mengarah pada potensi pola lama dalam kegiatan dinas: mulai dari dugaan pembengkakan biaya perjalanan, hingga indikasi “titipan peserta” yang kerap muncul dalam agenda luar daerah.
Ketua Serasan Setungguan Sumsel, KMS Ali Ismail, S.E., sebelumnya telah mengingatkan bahwa transparansi menjadi kunci untuk menjawab polemik ini.
“Kalau memang murni untuk peningkatan SDM, harus terbuka. Jangan sampai publik melihat ini sebagai kegiatan yang tidak sensitif terhadap kondisi efisiensi,” ujarnya.
Di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih substansial: meskipun bukan bersumber dari APBD, apakah penggunaan dana perusahaan daerah—yang notabene tetap terkait dengan pelayanan publik—tidak perlu tunduk pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas yang sama?
Apalagi, PDAM sebagai BUMD memiliki mandat utama pelayanan air bersih kepada masyarakat. Setiap kebijakan penggunaan anggaran, termasuk untuk kegiatan luar daerah, tetap berada dalam sorotan publik.
Hingga kini, belum ada rincian terbuka mengenai besaran anggaran, daftar peserta, maupun indikator keberhasilan dari kegiatan tersebut.
Di titik inilah perdebatan mengerucut:
apakah ini murni investasi SDM demi peningkatan kinerja,
atau justru bagian dari pola lama yang selalu menemukan pembenaran baru?
Publik kini menunggu satu hal sederhana—bukan sekadar penjelasan, tetapi bukti transparansi.
Editor : RON
