Lahat Hotline
Related Articles
Palembang, LhL– Suasana kantor pemerintahan di Palembang mulai kembali bergerak. Setelah tiga hari menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) pasca-libur panjang Idulfitri 1447 H, Selasa (24/3/2026) menjadi hari yang dinanti sekaligus diuji. Bukan hanya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus kembali menyesuaikan ritme kerja di kantor, tetapi juga bagi Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, yang sejak pagi sudah bersiap melakukan inspeksi mendadak.
Bagi Ratu Dewa, tidak ada istilah “perpanjangan libur” dalam kamus birokrasi Palembang. Sejak awal, ia telah menegaskan bahwa hakikat WFH selama 25–27 Maret 2026 adalah sistem kerja fleksibel, bukan libur terselubung. Kini, di hari pertama masuk kerja penuh, ia mengingatkan bahwa disiplin adalah kunci menjaga kepercayaan publik.
“WFH hanya berlaku tiga hari, setelah itu seluruh ASN wajib kembali masuk kerja. Tidak ada tambahan libur. Saya akan turun langsung melakukan sidak. Jika ditemukan ASN yang tidak masuk tanpa alasan jelas, sanksi akan saya berikan,” ujar Ratu Dewa dengan nada tegas di sela-sela persiapan sidaknya, Kamis (26/3/2026) lalu.
Teguran itu menjadi alarm bagi jajaran birokrasi. Namun di balik ketegasannya, tersirat pesan penting: pemkot ingin memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh euforia libur panjang. “Pelayanan publik harus tetap jalan, meskipun kita menerapkan pola kerja baru. Ini bentuk tanggung jawab kita kepada warga,” tambahnya.
Bagi banyak ASN di lingkungan Pemkot Palembang, kebijakan WFH yang diterapkan usai libur Lebaran tahun ini memang menjadi pengalaman baru. Mereka dituntut tetap produktif dari rumah, melaporkan kinerja secara berkala melalui jalur elektronik, dan siaga penuh kapan pun dibutuhkan untuk kembali ke kantor. Ratu Dewa menyebutnya sebagai bagian dari adaptasi menuju birokrasi modern yang efisien.
“Pegawai yang WFH tetap bekerja seperti biasa, hanya tempatnya saja yang berbeda. Laporan kinerja wajib disampaikan secara berkala, dan jika ada kebutuhan mendesak, ASN harus siap kembali ke kantor. Jangan sampai ada anggapan bahwa WFH ini waktu untuk bersantai,” tegasnya.
Pengawasan pun diperketat. Di masa transisi ini, Ratu Dewa ingin memastikan tidak ada penurunan kualitas pelayanan maupun produktivitas. Ia bahkan menyebut akan melakukan sidak secara acak di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Palembang, yang turut mendampingi persiapan sidak, mengungkapkan bahwa komitmen wali kota ini bukan sekadar retorika. “Beliau benar-benar ingin memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Bahkan untuk OPD pelayanan publik seperti Dukcapil, RSUD, dan lainnya, sudah diarahkan untuk mengatur sistem kerja bergiliran atau kombinasi WFH dan WFO agar masyarakat tetap terlayani optimal,” jelasnya.
Ratu Dewa menambahkan, kebijakan ini tidak hanya menjaga kinerja pemerintahan, tetapi juga sejalan dengan semangat efisiensi energi nasional dan mendorong ASN melek teknologi. “Intinya, pelayanan tetap jalan, kinerja tetap optimal, dan kita ikut berkontribusi dalam penghematan energi nasional,” tutupnya.
Dengan langkah tegas yang dikemas dalam pendekatan humanis, Ratu Dewa menunjukkan bahwa kepemimpinan di Palembang tak hanya bicara kebijakan, tapi juga hadir di tengah warganya. Sidak yang akan dilakukannya bukan sekadar operasi penertiban, melainkan bukti bahwa seorang pemimpin hadir untuk memastikan denyut pelayanan publik tetap hidup—bahkan setelah momen kebersamaan Lebaran usai.(*)
