Home / LAHAT METROPOLIS / Kecamatan Kota Lahat / TOLAK PUNGLI DI SEKOLAH PENDEMO NYARIS BENTROK

TOLAK PUNGLI DI SEKOLAH PENDEMO NYARIS BENTROK

Author : Tim

LAHAT, LhL – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Peduli Pendidikan (FPP) Kabupaten Lahat melakukan unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Selasa (18/9/2018).

Dalam aksinya itu, massa mendesak dan menolak terhadap Peraturan Bupati (Perbup) No 42 tahun 2017, yang memayungi sumbangan terhadap siswa, baik di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, bertentangan dengan undang-undang (UU). Dimana, banyak pungutan berkedok sumbangan. Bahkan sumbangan tersebut atas seizin komite sekolah.

Tak hanya disitu saja, unjuk rasa yang tadinya damai, tiba tiba hampir terjadi adu jotos akibat salah satu pengunjuk rasa saling beragumen dengan salah satu staf PNS di DPRD Lahat, sehingga saling terjadi dorong mendorong. Dan pula hal tersebut terjadi di depan anggota DPRD Lahat komisi IV yang membidanggi pendidikan. Tapi untunglah hal itu bisa dilerai oleh pihak kepolisian.

Baca Juga   PEMKAB LAHAT MOU BERSAMA BADAN PUSAT STATISTIK

Salah satu pengunjuk rasa, Ahkamuddin menegaskan, padahal pada Permendikbud No 44/2012, Pasal 9 ayat 1, berbunyi, satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemda dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

“Kenyataan di lapangan, banyak siswa dari keluarga tidak mampu, dimintai sumbangan sukarela, untuk menghindari pungli, jelas ini memberatkan sekali, dengan ditetapkan nominal besarannya,”katanya.

Oleh sebab itu, sambung dia, segera tarik dan hapuskan Perbup No 42/2017, tentang penyelenggaraan pendidikan berkualitas atas asas fotong royong melalui peran komite sekolah, karena telah meresahkan masyarakat.

“Copot kepala sekolah, yang terbukti mengkomersialisasikan pendidikan, dengan memberlakukan pungutan berkedok sumbangan, padahal anggaran sekolah sudah dialokasikan sebesar 20 persen, belum lagi adanya dana BOS,” tukas Ahkamudin.

Baca Juga   BUNDA LISA LANTIK TP-PKK KECAMATAN SE-KABUPATEN LAHAT

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lahat, Marwan Mansyur SH MM menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), mengenai hal ini.

“Pastinya tidak bisa langsung dihapus begitu saja, diperlukan kajian dan koordinasi dahulu, baru kita tindak lanjuti,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi lV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Gaharu SE MM menyampaikan, pihaknya sangat menyayangkan dengan adanya pungutan berkedok sumbangan di sekolah negeri.

“Kami sangat tidak setuju, adanya sumbangan berkedok pungutan, terlebih lagi memberatkan orang tua, terlebih dari kalangan tidak mampu, soal ini, sepenuhnya akan berkoordinasi dengan instansi terkait,” tegasnya. 

Editor : Zadi

Check Also

Jumat Curhat, Polres Lahat Tampung Aspirasi Masyarakat

Author : Ujang LAHAT, LhL – Kapolres Lahat AKBP S. Kunto Hartono SIK. MT yang …

SMM Panel

APK

Jasa SEO

error: Content is protected !!