Lahat Hotline
Related Articles
Author : Ron
LAHAT, LhL – Desas-desus rencana akan diadakannya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Dinas Komunikasi dan Inforomasi (Diskominfo) Kabupaten Lahat pada 26-27 bulan November 2017 mendatang, terancam gagal. Pasalnya, rencana UKW oleh Diskominfo tersebut tidak berkoordinasi terlebih dahulu pada pengurus PWI Kabupaten Lahat dan PWI Sumatera Selatan.
Terkuaknya ancaman kegagalan UKW ini, setelah Ketua PWI Sumsel, H. Oktap Riady, SH mendapat kabar dari pihak PWI Pusat pada Sabtu tanggal 11 November 2017 kemarin, saat menguji puluhan wartawan di Kota Pagaralam.
“Saya sangat terkejut saat salah satu pengurus PWI Pusat (Penguji wartawan) mengatakan bahwa tanggal 26-27 November ini akan diadakan UKW di Lahat. Sementara saya selaku Ketua PWI Sumsel belum mengetahui hal itu, ini kan sama saja dengan membelakangi PWI Kabupaten Lahat dan PWI Sumsel”, ujar Oktap via telepon kepada pengurus PWI Lahat, kemarin.
Atas kekisruhan ini, PWI Lahat bersama PWI Sumsel menggelar rapat kilat membahas persoalan UKW yang akan digelar oleh Diskominfo Lahat tersebut. Bahkan dalam rapat itu Oktap meminta pengurus PWI Lahat untuk bertanya ke Diskominfo tentang, bagaimana tehnik yang akan ditempuh oleh Diskominfo dalam pelaksanaan UKW itu nantinya.
“Kalau memang pihak Diskominfo merasa tidak membutuhkan lagi koordinasi dengan PWI Sumsel dan PWI Lahat ini, ya silahkan saja mereka (Diskominfo) mencari lembaga penguji lain, jangan pake penguji dari PWI. Saya juga sudah koordinasi dengan Direktur UKW PWI Pusat, dan kalau memang nanti UKW Lahat ini akan kacau, saya selaku Ketua PWI Sumsel bisa meminta untuk dibatalkan saja”, tegas mantan Pimred harian Palembamg Pos ini di gedung Sekretariat PWI Lahat, Minggu (12/11/17).
Sikap tegas ini diambil, sambung Oktap, bukan tidak beralasan. Pertama pengurus PWI Sumsel dan Lahat terkesan dikangkangi dengan adanya Diskominfo langsung menyambangi PWI Pusat tanpa sepengetahuan pengurus daerah, bahwa Kominfo akan menggelar UKW. Kedua, karena jumlah anggota PWI Lahat ini mencapai 30 orang lebih. Sementara jika hanya mengandalkan 3 orang penguji dari PWI, berarti bakal banyak wartawan PWI Lahat yang akan tersisihkan.
“Masalahnya, apakah Diskominfo Lahat mengetahui mana anggota PWI Lahat yang benar-benar setia pada organisasinya..?. Lalu kalau tidak mengetahui, bagaimana Diskominfo bisa saja mendapatkan data-data wartawan yang akan ikut UKW, atau bisa saja wartawan di luar PWI ikut juga UKW, Padahal pengujinya pake PWI.. Ini lucu”, tandasnya bernada geram.
Senada, Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi PWI Sumsel, Jon Herri, S. Sos menambahkan, sejatinya sebelum melangkah ke PWI Pusat, Diskominfo koordinasi dulu ke PWI Lahat dan Sumsel. Sebab menurut Owner Koran Jembatan Informasi ini, pelaksanaan UKW ini tidak mudah, butuh panitia, butuh penguji pendamping (Magang) dan lain-lajnnya.
“Tapi kalau main “slonong boy” begini, artinya sama saja Diskominfo ingin membenturkan PWI daerah dengan PWI Pusat. Nah.., kita PWI tidak bisa dibuat begitu, PWI ini organisasi profesi wartawan terbesar dan tertua di Negara ini, dan kami PWI akan tetap solid serta tidak akan terpecah belah hanya karena UKW Lahat. Kalau memang begitu, lebih baik UKW ditunda atau dibatalkan saja”, terang dia.
Terus, lanjut Jon, mengenai ada kabar anggota PWI Lahat ada yang protes, karena salah satu media di Lahat mengikutsertakan wartawannya untuk UKW di luar daerah, itu protes yang bodoh. Sebab memang kewajiban perusahaan Pers untuk meningkatkan sumber daya wartawannya, dan ini sah-sah saja.
“Toh yang digunakan dana pribadi, bukan dana organisasi. Kalau ada kesempatan untuk ikut UKW, kenapa tidak. Kecuali kalau biaya yang gunakan media itu duit organisasi, baru bisa kita pertanyakan itu”, urainya.
Menyikapi hasil rapat ini, Ketua PWI Lahat, Safudin, SH bersama para pengurus lainnya menyatakan siap untuk mempertanyakan prihal rencana UKW yang terkesan diam-diam itu, ke Diskominfo.
“Besok akan kami pertanyakan hal ini, dan semua hasil pertemuan ini akan segera kami koordinasikan pada pengurus PWI Sumsel”, jawab Safudin, menyikapi perintah organisasi ini.
Terpisah, salah satu pegawai Diskominfo sendiri mengakui bahwa pihaknya akan menggelar UKW yang tentunya bekerjsama dengan PWI Pusat.
“Kalau memang 1 penguji cuma bisa melayani 7 wartawan, bisa gagal UKW. Masalahnya bukan cuma kurang koordinasinya, tapi juga di penyusunan anggarannya. Setahu aku anggaran untuk Nara Sumber itu memang cuma untuk Tiga orang. Tapi untuk jelasnya, Senin saja tanyakan pada Kepala Dinas atau Kabid yang membidangi. Takut keliru”, jelasnya saat dikonfirmasi via WA beberapa hari lalu.
Editor : Zadi
