Lahat Hotline
Related Articles
Author : LIN
LAHAT, LhL – Ketua YLKI Kabupaten Lahat, Sanderson Syafei ST mengatakan, pungli atau tidak terhadap tarif parkir diberlakukan oleh citimall, kemudian mengacu peraturan daerah (perda) pajak No 3/2011 dan retribusi No 4/2011 daerah.
“Dapat data dari karcis parkir, belum ada ijin usaha PT Anugerah Bina Karya, dikonfirmasi terkait ijin lokasi, tapi sudah melakukan pungutan dari masyarakat harus ada ijin resmi,” katanya.
Ia menyebutkan, dengan belum adanya perijinan resmi, kenapa sudah munggut, memberikan usaha kepada orang lain kenapa pemerintah belum dapat apa-apa, selama tiga bulan berusaha dari citimall.
“Kemaslahatan masyarakat harus diperhatikan dan bermanfaat, nilai kontribusi dari parkir maupun kios, sudah ditanyakan kepada instansi terkait belum juga diterbitkan,” jelas Sanderson.
Sementara itu, Kepala Dinas Perijinan dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu, Elfa Edison diwakili Kepala Bidang (Kabid) Jasa Tertentu, Syamsul Bastoni SE mengungkapkan, memang lahan parkir berdiri sampai sekarang belum ada ijin parkir, dan pungutan ada di dinas terkait.
“Sebagaian ada pengurusan dan sebagian belum diurus,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Asli Daerah (PAD), Subranuddin SE MAP menjelaskan, berkaitan dengan citimall, bahwasanya penerimaan dari 20-31 Desember 2016 sebesar Rp 5 juta, untuk Januari 2017 mencapai Rp 11 juta.
“Murni pajak bukan retribusi, karena pemda tidak bisa menentukan bahkan mengusulkan kepada swasta terhadap lahan parkir diluar badan jalan,” bebernya.
Perwakilan Citimall, Ali dan Dodi mengemukakan, untuk parkir dari perusahaan, sebenarnya pihaknya telah menetapkan dengan besaran motor Rp 2.000 dan mobil Rp 3.000, sedangkan masalah tenaga kerja di parkiran murni berasal dari Kabupaten Lahat.
“Semuanya bersumberkan dari ketentuan berlaku, begitu juga, untuk tenaga kerja yang ada mayoritas berasal dari lokal,” paparnya.
Sedangkan Pimpinan Sidang Rapat Gabungan DPRD Lahat, Marwan Ardiansyah SE Msi didampingi Ketua Komisi II, DR H Niko Pransisko SH MH menyebutkan, mengeluarkan statemen bila ada data real untuk mall kecil dan besar, sehingga diketahui pertimbangan.
“Mudah apa yang telah disampaikan ini, kontribusi ada, jangan sampai hal-hal belum, kenyataannya sudah ada setoran dari citimall,” ungkapnya.
Bahwasanya, sambung dia, DPRD Kabupaten Lahat tidak akan tutup mata dengan permasalahan yang terjadi di ruang lingkup Pemerintahan maupun ditengah-tengah masyarakat, guna menyelesaikan persoalan.
“Permasalahan-permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat akan ditindak lanjuti, dengan melakukan pertemuan, ataupun turun langsung ke lapangan,” tegas Marwan.
Editor : UJANG, SP
