Lahat Hotline
Related Articles
PAGARALAM, LhL – Sejumlah Fraksi mengkritik dan meminta, agar kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) yang disampaikan oleh Walikota Pagaralam, Dr. Hj. Ida Fitriati Bjasuni M, Kes. Itu supaya tidak memberatkan masyarakat, seperti dalam pembuatan KTP.
Pandangan fraksi Nasdem misalnya, pihaknya meminta agar tidak terjadi pungutan bila ada yang buat KTP, Karena menurut mereka, faktanya dilapangan ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan. “Padahal itu gratis, sesuai UU no 24 thn 2003 tentang Aminduk”, jelas Darmawi juru bicara ( jubir) fraksi Nasdem
Sementara itu, dari Fraksi PBB, Mgs. Thoyib selaku jubir mengatakan, menyoroti pembangunan LP yang sudah cukup lama, namun belum selesai. Padahal dinilai sudah lama dan bangunan rutan juga sudah ada. “Hal ini perlu disegerakan. Apakah waktunya memang lama hanya untuk proses sertifikasi,” sentilnya.
Sedangkan dari Fraksi Gerindra, melalui jubirnya, Nanto menyoroti pekerjaan dinas PU yang belum sepenuhnya sesuai, dan meminta agar mencari kontraktor yang mumpuni. “Jangan asalan, karena sangat diamankan bila uang untuk suatu proyek tidak sesuai dengan mutu serta kualitas yang dihasilkan”, kritiknya
Di sisi lain, Fraksi PDIP melalui jubirnya, Kasno Fandri, pun mengkritik dengan apa yang disampaikan Wako Pagaralam melalaui Paripurna Dewan di gedung DPRD Kota Pagaralam, Sabtu (20/08) dengan dipimpim oleh ketua DPRD, Ruslan Abdulgani, yang dihadiri oleh Wawako, Kapolres, sejumlah Kepala Dinas dan SKPD serta tamu dan undangan penting lainnya.
Photo/Naskah : (Repi Black)
Editor : (UJANG, SP)
