Lahat Hotline
Related Articles
Author : Azhari
MUARA ENIM, LhL – Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sekaligus sebagai amanah yang paling berharga bagi orangtua untuk mendidik dan menyiapkannya, sebagai generasi penerus bangsa. Generasi penerus yang berkualitas akan menjadi aset pembangunan bangsa, sebaliknya generasi penerus yang tidak berkualitas akan menjadi beban pembangunan bangsa. Untuk itu perlindungan dan pemenuhan hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, perlu diupayakan secara optimal.
Hal ini disampaikan oleh bupati Muara Enim H Ir. Muzakir Saisohar melalui Staf ahli bupati bidang pembangunan Drs. Azmirin Zubaidi SE dalam kata sambutannya saat sosialisasi kabupaten/kota Muara Enim Layak Anak (KLA) pada Rabu,(15/11) di ruang rapat Bappeda Muara Enim
Dikatakan Zubaidi, dalam kesempatan itu perlindungan dan pemenuhan hak anak tanggung jawab semua pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah. Sehubungan dengan hal ini, maka terhadap pembinaan kesejahteraan keluarga yang didukung lingkungan sosial masyarakat serta dukungan regulasi dan program kegiatan dari pemerintah sangat berperan.
“Ini berpengaruh sekali dengan kualitas tumbuh kembang anak kemudian hari”. ujarnya
Masih kata dia, dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diamanatkan, bahwa dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat diwujudkan melalui pengembangan kabupaten atau kota layak anak.
“Menindak lanjuti ketentuan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPP A) Nomor 11,12,13 dan 14 tahun 2011 masing masing, tentang kebijakan, indikator paduan pengembangan dan paduan evaluasi KLA sebagai acuan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak”, bebernya.
Kebijakan KLA tersebut, ujar Zubaidi, bertujuan untuk mensinergikan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang juga merupakan implementasi dan tindak lanjut yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak hak anak (Convention on the rights of the child) dari kerangka hukum kedalam definisi strategi,dan intervensi pembangunan.
“Juga bisa dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak hak anak pada suatu dimensi wilayah kabupaten/Kota”, terangnya.
Dilanjutkan Zubaidi, kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), saat ini telah memasuki tahun ke -5. Untuk itu pada saat peringatan hari anak nasional tingkat provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 4 Agustus tahun 2018, bupati/walikota se-sumatera selatan bersama menteri PPP A (Yohana Susana Yembise) dan Gubernur Sumatera Selatan (Bapak H Alex Noerdin ) telah menandatangani deklarasi menuju kabupaten /kota layak anak (KLA) di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang.
“Di mana pada kesempatan itu, Pak Gubernur berharap, dalam waktu singkat dan tidak menunggu waktu 2 tahun, seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan telah berpredikat sebagai kabupaten/kota layak anak (KLA)”, tutupnya.
Editor : Zadi
