Lahat Hotline
Related Articles
Author : SMSI Lahat
LAHAT, LhL – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Lahat akhir Tahun Anggaran 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (20/04/2026), di ruang sidang utama DPRD Lahat, resmi ditunda.
Penundaan tersebut diputuskan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Lahat, Gaharu, SE, MM. Dalam keterangannya, Gaharu menyampaikan bahwa agenda paripurna sejatinya telah terjadwal untuk mendengarkan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap LKPJ Bupati, yang sebelumnya telah melalui proses pembahasan intensif oleh anggota dewan.
Namun demikian, ketidak-hadiran Bupati dan Wakil Bupati Lahat yang berhalangan hadir karena agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan menjadi salah satu faktor utama ditundanya rapat tersebut.
Lebih lanjut, Gaharu menjelaskan bahwa dalam jalannya paripurna, sejumlah anggota DPRD mengusulkan agar pembahasan hasil kerja Pansus tidak hanya disampaikan secara formal, tetapi juga didengar langsung oleh kepala daerah.
Hal ini mengingat proses pembahasan LKPJ telah dilakukan secara serius dan mendalam oleh anggota dewan, bahkan berlangsung sejak pagi hingga malam hari.
Menurutnya, para anggota Pansus memiliki banyak hal penting yang ingin disampaikan secara langsung kepada Bupati maupun Wakil Bupati, sebagai bentuk tanggung jawab atas hasil evaluasi yang telah mereka lakukan.
“Pansus ini telah bekerja secara maksimal, dari pagi hingga malam, dengan pembahasan yang sangat serius. Oleh karena itu, mereka berharap hasil tersebut bisa disampaikan langsung dan didengar oleh Bupati maupun Wakil Bupati,” ujar Gaharu, dengan nada terlihat kesal.
Ia menambahkan, sesuai dengan mekanisme dan hasil kesepakatan dalam forum, rapat paripurna akan dijadwalkan ulang agar dapat dihadiri langsung oleh kepala daerah. Hal ini juga dinilai penting agar rekomendasi DPRD terhadap LKPJ dapat disampaikan secara terbuka dan mendapat tanggapan langsung dari pihak eksekutif.
“Kita optimistis Bupati Lahat akan memenuhi permintaan tersebut, mengingat pentingnya komunikasi langsung antara legislatif dan eksekutif dalam proses evaluasi kinerja pemerintahan daerah”, harap dia.
Dengan penundaan ini, DPRD Lahat berharap pelaksanaan paripurna selanjutnya dapat berjalan lebih optimal, serta menjadi forum yang efektif untuk menyampaikan berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi demi peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Editor : RON
