Lahat Hotline
Related Articles
Editor : RON
PALEMBANG, LhL – Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I dan Angkatan II Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan telah dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni, Jum’at (3/5/2024) di Aula Putri Kembang Dadar Gedung BPSDMD Prov Sumsel.
Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I dan Angkatan II dengan pola Sistem Blended Learning ini memadukan gaya belajar tatap muka dan pembelajaran mandiri ini diikuti sebanyak 80 peserta kabupaten kota di Sumsel. Masa pembelajarannya di mulai sejak tanggal 18 Maret 2024 – 26 Juli 2024.
Dalam kegiatan pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengirim utusan sebanyak 7 peserta mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I dan Angkatan II yang berlangsung selama ± 4 bulan.
“Wujud dari pengembangan SDM pegawai tentu Pemkab Muba sangat mendukung kegiatan pelatihan seperti ini untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, integritas, kapasitas bagi ASN Muso Banyuasin yang profesional dalam mengemban jabatannya ,”tutur Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi.
Sementara, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni didampingi jajarannya dalam sambutannya
mengatakan, bahwasanya secara substansional, Pelatihan Kepemimpinan Administrator merupakan proses transformasi dalam rangka meningkatkan Kompetensi, Kapasitas dan Kapabilitas serta Aspek Kepemimpinan (Leadership) dan Manajerial yang merupakan jabatan yang sangat strategis dalam meningkatkan bahkan mendongkrak kerja organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi Leadership dan Manajerialnya, sehingga sosok yang dihasilkan akan memiliki kompetensi yaitu Manajerial, Teknis, Sosio-kultural dan Pemerintahan.
“Untuk itu, melalui Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini diharapkan akan melahirkan kepemimpinan yang berwawasan nasional dan juga mampu menjabarkan misi dan strategi instansi dalam bentuk program dan mengimplementasikannya dalam bentuk kegiatan di instansinya masing-masing, serta mampu mensinergikan seluruh Stakeholder Strategic untuk melaksanakan semua kebijakan ke arah yang lebih baik dalam rangka menciptakan pelayanan prima sebagai salah satu arah perubahan dalam percepatan Reformasi Birokrasi,” ungkapnya. (Riki)
