Lahat Hotline
Related Articles
Author : DIN/CJ
LAHAT, LhL – Penanganan perkara dugaan realisasi dana fiktif Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat yang berjumlah Rp.1.114.880 Milyar tahun anggaran 2020 terus digenjot pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat. Alhasil kini sudah memasuki babak baru dengan peningkatan status perkara dari Penyelidikan (Lid) ke Penyidikan (Dik).
Hari ini, Selasa (7/9/21) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat, Fitrah, SH, MH dalam Press Conference didampingi Kasi Pidsus, Anjasra Karya, SH dan Kasi Inteligen, Faisal, SH yang digelar di aulah Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat menyebut, bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan 20 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Lingkungan Pemkab Lahat.
“Selanjutnya, nanti kita akan menelusuri aktor utama atau orang yang paling bertanggungjawab atas perkara ini”, kata Fitrah, sekira pukul 14.00 WIB.
Fitrah mengurai, dalam kasus dugaan SPPD fiktik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Lahat ini sebesar Rp.1.114.880 Milyar. Untuk biaya Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.286.420.000 dan Dinas Luar sebesar Rp.824.460.000.
“Namun hasil Penyelidikan dari dana sebesar Rp.1.114.880 Milyar yang dilakukan ditemukan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp.400 juta”, papar Fitrah.
Karenanya, tambah Fitrah, dalam waktu dekat ini pihaknya akan terus mengembangkan pemeriksaan, guna mencari penanggungjawab utama dalam kasus dugaan SPPD fiktif ini. Termasuk, pemeriksaan akan dikembangkan keluar Provinsi Sumsel yakni, Bengkulu, Babel, dan Lampung.
“Tentunya kita lakukan secara bertahap. Pengakuan dari para saksi, mereka tidak pernah melakukan perjalanan dinas dimaksud dan semua tanda tangan adalah palsu, Kejari Lahat akan menindak dugaan perjalanan SPPD fiktif ini sesuai dengan aturan yang ada,” tutup Kajari Lahat.
Editor : RON
