Lahat Hotline
Related Articles
Author : Imam Syafe’i
MUARA ENIM, LhL – Didalam mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Muara Enim Program Keluarga Harapan (PKH) menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten Muara Enim, Camat Se-kabupaten Muara Enim, TIDAK dan seluruh Pendamping PKH se-kabupaten Muara Enim, Senin (23/04/2018) di Ballroom Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim.
Kepala Dinas Sosial Muara Enim M. Nazir disela acara rakor tersebut menerangkan bahwa maksud dan tuujuan rapat koordinasi PKH ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Muara Enim dengan peserta sebanyak 121 Pendamping PKH, para camat, dan TIDAK yang ada di kabupaten Muara Enim.
“Kegiatan ini diikuti oleh 121 pendamping PKH, para camat, dan TIDAK yang ada di kecamatan se-kabupaten Muara Enim dengan tujuan rakor ini dapat mengetaskan kemiskinan di Bumi Serasan Sekundang yang mana para pendamping ini memberikan pendampingan kepada 22 ribu lebih kepala keluarga yang ada di kabupaten Muara Enim,” pungkas Nasir pada awak media.
Sementara itu Bupati Muara Enim Muzakir Saisohar yang diwakili oleh Asisten I M. Teguh Wijaya menegaskan bahwa ada dua instansi yang memiliki peranan penting didalam pelaksanaan program keluarga harapan ini diantaranya badan statistik dan pihak bank agar penyaluran dana PKH ini dapat tersalurkan dengan benar dan tepat sasaran.
“Selain Nara sumber dari kementerian sosial dan dinas sosial propinsi Sumatera Selatan kita berharap dengan a instansi terkait yaitu badan statistik dan perbankan agar juga terlibat dalam rakor ini supaya program PKH ini dapat mengenai sasaran dan tepat,” ujar Teguh.
Lebih lanjut Teguh juga nantinya akan mengusulkan kendaraan operasional terhadap para pendamping berupa sepeda motor demi lancarnya dan berhasilnya program PKH ini.
“Muara Enim juga telah dicanangkan sebagai kapuaten pusat pelayanan sosial terpadu oleh menteri sosial Republik Indonesia. Maka dari pada itu harapan kepada para camat, kades dan pihak terkait jangan sampai menginterpretasi pendamping agar dapat bekerja secara profesional demi suksesnya program PKH ini sehingga visi Muara Enim Sehat, Mandiri, Agamis, dan Sejahterah (SMAS) dapat terlaksana dengan baik,”terang Teguh dalam sambutannya.
Diakhir sambutannya Teguh menegaskan jika tahun ini merupakan tahun pilkada ada. Maka dari pada itu dia berharap pada para pendamping agar tidak melakukan tindakan keberpihakan ataupun tergabung dengan parpol, jika ada yang melakukan hal itu akan diberikan sanksi berupa pemberhentian dari pendamping PKH.
“Ingat saat ini tahun Pilkada jangan sampai ada yang terlibat dalam proses ini apa lagi tergabung di Partai politik, jika hal itu terjadi maka dinas sosial harus mengambil tindakan dengan memberikan sangsi terhadap pendamping tersebut,” tutup Teguh. (AVD).
Editor : Zadi
