Autor : Ujang / Humas Pemprov
Palembang, LhL – Tingginya angka korupsi di sektor hulu menjadi perhatian khusus Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan SKK Migas. Alasan inilah yang membuat kedua lembaga ini menggelar Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor minyak dan gas (Migas), dengan Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai tuan rumah. Kegiatan tersebut digelar di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Selasa (15/3).
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, seminar ini sangat penting untuk mencegah korupsi terkait Migas di Sumsel. Menurut Alex, Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Sumsel sangat luar biasa, di Sumsel ada gas, batubara dan minyak.
“Kalau soal minyak itu sudah ada pada zaman Belanda, jadi minyak itu sudah ada. Maka luar biasa sekali potensi SDA yang di miliki Sumsel ini,” ujar Alex Noerdin
Lanjut Alex, seminar ini menjadikan momentum baru dalam memperbaiki sektor Migas, sebab sektor Migas ini yang diandalkan bagi seluruh masyarakat khususnya di Sumsel. “Kami mengharapkan sekali agar SKK Migas dapat memperhatikan Sumsel dan juga Kabupaten/Kota, karena SDA ini untuk rakyat,” terangnya.
Sementara itu, Perwakilan SKK Migas, Zikrula mengatakan, prinsip goverment dalam Migas, bahwa Migas itu sudah cukup lama ada di Sumsel, apalagi untuk pemasokan Migas, PT Pusri sangat berperan sekali dalam hal ini. Selain Migas, PT Pusri juga melahirkan pupuk-pupuk yang lain untuk menunjang di sektor pertanian.
“Sebab, pupuk itu sebagian besar digunakan para petani, karena masyarakat Sumsel sebagian besar para petani,” ujarnya.
Dijelaskannya, soal Migas dalam pemerintah, industri Migas juga memberi sumbangsih yang cukup besar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) ataupun Kabupaten/Kota. Akan tetapi, produksi minyak saat ini sedang menurun tajam.
“Jadi atas penurunan harga minyak yang sedang menurun, diharapkan sekali dukungan dari Pemprov Sumsel, Kabupaten/Kota dan masyarakat serta KPK untuk dapat mensupport SKK Migas,” harap Zikrula.
Terpisah, Pimpinan KPK, Saut Situmorang mengatakan, saat ini soal korupsi masih merupakan faktor penghambat terbesar dunia usaha di Indonesia. Pasalnya pelaku korupsi cukup besar di Indonesia.
“Untuk permasalahan yang timbul saat ini kedepannya akan kita bereskan dengan cepat. Selain itu , kami juga tetap memperhatikan SDA karena energi merupakan ketahanan nasional,” pungkasnya.
(Editor : Ishak)