Lahat Hotline
Related Articles
PALEMBANG,LhL-Harapan pulang bagi 15 warga Sumatera Selatan (Sumsel) yang terjebak sindikat judi online di Kamboja mulai menemukan titik terang. Meski masih harus menunggu antrean administrasi di KBRI, kondisi fisik dan psikis mereka dipastikan dalam pemantauan.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumsel, Waydinsyah, menegaskan pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan para korban selama proses dokumen berlangsung.
“Saya pastikan 15 orang ini dalam keadaan aman. Kami rutin melakukan video call dan berkirim pesan untuk memantau kondisi mereka. Kebutuhan makan terpenuhi, hanya saja mereka harus bersabar karena proses dokumen di KBRI saat ini sangat padat, melayani ribuan kasus serupa,” ujar Waydinsyah, Jumat (20/2/2026).
Berdasarkan penelusuran BP3MI, ke-15 warga tersebut merupakan korban penipuan lowongan kerja non-prosedural yang terorganisir. Mereka awalnya dijanjikan bekerja secara legal di restoran di Malaysia dengan iming-iming gaji Rp8 juta hingga Rp12 juta per bulan.
Namun, jalur keberangkatan sengaja dibuat berlapis untuk menghindari pengawasan. Dari Malaysia, mereka dibawa melintasi perbatasan Thailand hingga akhirnya berakhir di Kamboja sebagai operator judi online—pekerjaan ilegal yang tidak termasuk dalam skema penempatan resmi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Setibanya di lokasi, paspor mereka langsung disita. Nama mereka juga tidak terdaftar di sistem E-PMI. Artinya, keberangkatan mereka murni non-prosedural dan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,” tegas Waydinsyah.
Para korban diketahui telah kehilangan harta benda serta dokumen perjalanan. Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Gubernur disebut telah berkomitmen menanggung biaya pemulangan mereka.
“Dana darurat akan dicairkan begitu Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dan exit permit diterbitkan oleh otoritas Kamboja melalui Kementerian Luar Negeri,” jelasnya.
Waydinsyah menegaskan kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak tergiur tawaran kerja luar negeri yang tidak jelas prosedurnya.
“Jangan pernah berangkat tanpa berkonsultasi dengan pemerintah. Niat memperbaiki ekonomi keluarga jangan sampai berujung pada ancaman keselamatan di negeri orang,” pungkasnya.(*)
