Home / REGIONAL / PALEMBANG BARI / Ratu Dewa Dukung Gerakan Sinergi Reforma Agraria Dalam Sertifikasi Aset Pemkot

Ratu Dewa Dukung Gerakan Sinergi Reforma Agraria Dalam Sertifikasi Aset Pemkot

Author: Elan

PALEMBANG,LhL- Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa mendukung penuh program Kementrian ATR/BPN dalam mendorong terjadinya percepatan Reforma Agraria khususnya di  Kota Palembang.

Hal itu diungkapkan Ratu Dewa dalam acara Puncak Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional yang juga di hadiri Kepala Kantor Pertanahan Nasional Sumatera Selatan, Asnawati dan Kepala Pertanahan  Kota Palembang Palembang, Zamili di Halaman Kantor Lurah Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Senin (22/4/2024).

Acara puncak bersama Ditjen Penataan Agraria tersebut sebenarnya berlangsung di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Namun Walikota/Bupati lainya di Indonesia terhubung secara virtual melalui zoom meeting.

Pj Walikota Ratu Dewa mengungkapkan, luas wilayah  Kota Palembang Palembang yakni 352,51 km2 dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumsel mencapai 1.729.546 jiwa.

Baca Juga  Tiga Wartawan Terbaik di Sumsel Lolos Seleksi Cabor Catur Porwanas 2022

“Alhamdulillah syukur, geliat ekonomi kita kian tumbuh dengan pesat dan juga inflasi kita terkendali dengan baik, mudah-mudahan mohon sinerginya ibu Kakanwil dengan jajaran BPN, mohon kerjasamanya hari ini kedepan sehingga kami terus berupaya membantu masyarakat khususnya warga Kota palembang,” ujar Ratu Dewa.

Dalam kesempatan ini, Ratu Dewa menyampaikan bahwa Jumlah Aset Tanah Pemkot  Palembang berjumlah 6.132 persil.

Dengan rincian 5.328 persil Tanah Bawah Jalan, 804 persil tanah kantor Pemkot Palembang.

“Kami masih butuh bantuan Kakanwil dan kepala BPN untuk bisa bersunergi karena sampai sekarang yang belum tersertifikasi cukup besar, kedepan kami harus bekerja keras dan kami sangat butuh dorongan ibu Kakanwil,” ujar Ratu Dewa.

Kegiatan hari ini menjadi sangat penting, lanjut Ratu Dewa, karena akan dimulainya gerakan sinergi reforma agraria yang tentunya akan berdampak pada perekonomian.

Baca Juga  Menteri Investasi Targetkan Akhir Januari 2022 Proyek DME Ground Breaking

Sementara itu Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan yang terhubung secara virtual mengatakan, ketika melakukan reforma agraria selalu didahului dengan penyelesaian konflik.

“Berkaitan dengan penataan aset bisa melalui retribusi tanah dan legalisasi tanah, penataan aset ini betul-betul bagi kemakmuran rakyat. Itulah tujuan cita-cita reforma agraria bukan saja ketimpangan dan keadilan tetapi harus menyentuh hal paling utama yakni kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa BPN mempunyai fungsi untuk memfasilitasi agar tanah berkontribusi bagi masyarakat sehingga kolaborasi menjadi penting dilakukan dengan hari ini.

“Kolaborasi berbagai stake holder, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementrian dan juga provinsi,” tutupnya.(*)

Editor: Ron

 

Check Also

Fraksi – Fraksi DPRD Prov. Sumsel Sampaikan Pandangan Umum terhadap 6 (Enam) Raperda Usul Eksekutif

Author : Ujang PALEMBANG, LhL – Setelah pada Agenda Rapat Paripurna LXXXIII (83) Sebelumnya tanggal …

SMM Panel

APK

Jasa SEO