Lahat Hotline
Related Articles
Editor : Ron
PALEMBANG, LhL – Dalam rangka program peraturan Peresiden (PP) percepatan proses Hukum penyidik tindak pidana korupsi kolusi nevolisme (KKN) terjadi kembali pada jajaran SKPD Kabupaten Muba diduga pada RSUD Sekayu Sumber dana pinjaman dari perusahaan SMI dengan nilai Rp 150 Meliyar diduga adanya pratik pidana korupsi dan tekesan pekerja kontraktor tidak propesional karna proyek tersebut sesampai saat ini belum selesai sempurna selanjutnya.
Selain itu Koordinator Aksi, LSM Gransi Supriadi mengatakan adanya dugaan korupsi pada perjalanan dinas atau biaya menginap pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Muba bayar uang penginapan. Hal tersebut sudah jelas dalam audit BPK Sumsel, diduga rugikan Negara hingga miliaran rupiah.
“Kami mendesak Kejati memeriksa Dinkes Muba dalam pembayaran honorarium, karena kami menduga dengan begitu besar anggaran tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Perwakilan Warga Kabupaten Muba, dan sebagai DPD inisial (S) mengatakan, pihaknya merasa kecewa karena orang yang mereka cintai di Kabupaten MUBA, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Padahal setau kami beliau adalah pejabat yang baik, nah jika pejabat yang seperti ini saja bisa terjaring ott mustahil pejabat- pejabat lainnya tidak korupsi,”ungkapnya.
Selain dari itu LSM Gransi pada hari jumat 24-12-2021 rapatkan barisan orasi demo di depan Kantor Gedung Kejati atas dasar mempertanyakan hasi penyidi Kejati terkait laporan pengaduanya & disambut dengan menyampaikan minimnya hukum pada tindak pidana korupsi di Kab Muba
“Diduga proses hukum tindak pidana korupsi kejaksaan Negeru di Kabupaten Muba MATI SURI !!!!. Sehingga simbol orasi demo yang bibawa kali ini kertas kosong simbol habisnya kata -kata untuk kejaksaan,”paparnya.
Terekam keterangan hasil liputan awak media Lsm Gransi Indonesia dalam paparan menyampaikan aksi orasi demo mengatakan sudah cukup jelas surat laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, pada jajaran SKPD Kabupaten Mubayang telah buat.
“Dari hasil audit pemerisaan BPK atas kerugian Negara, bukti photo kegiatan & dokumen rabnya saya rangkai dijadikan satu berkas surat laporan pengaduan tapi apa, sampai saat ini kami pihak masyarakat LSM Gransi pelapor tidak perna di panggil penyidik Kejati untuk di jadikan saksi,”pungkasnya.
Terpantau di lapangan Demo memanas saat pejabat Kejati Sumsel Kasi Penkum Moch Pedyan SH.MH di mdalam rangka menanggapi orasi LSM GRANSI tersebut, ini perlu Bapak Ibu sekalian ketahui laporan pengaduan masuk di Kejati Sumsel lebih dari seribu, sedangkan yang menjalankan peroses penyidik di Kejati hanya seratus orang lebih,” ujarnya.
Kemudian microfon kembali diambil koordinator Gransi dan langsung mengatakan jika laporan ken Kejati Lebih dari 1000 laporan seharusnya Kejati Lebih agresip merespon laporan masyarakat.
“Kurangnya personil bukan alasan setidaknya jika ada laporan 1000 minimal 100 yang di tangani yatanya tidak ada kasus korupsi di Kejati yang naik kecualai masjid Sriwijaya,” tegasnya.
Kemudian Supriyadi perwakilan rakyat Muba putra daerah yang meminta Kejati untuk mengusut kasus korupsi di daerah nya seharusnya kejadi Lebih merespon bukan hanya bicara datar.
“Disampaikan Supriadi begitu keras dengan nada tinggi dan kecewakan.
Dalam aksinya kali ini Gransi Berharap kepada pihak Kejati agar serius menangani kasus korupsi di Muba .
Jika masalah ini tidak direspon akan demo di Kejagung agar seluruh jajaran di Kejati dan Kejari Muba diganti,”tutup supriyadi. (Riki)
