Lahat Hotline
Related Articles
Author : Alan
MUARA ENIM, LhL – Wakil Bupati Muaraenim, H Juarsah SH meyampaikan jawaban terhadap pandangan umum dengan anggota dewan mewakili nama fraksi -fraksi masing- masing mengenai rencana penerapan anggaran tahun 2020. Termasuk juga hal-hal terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. Jumat (6/9/19).
Juarsah menyampaikan, bahwa program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu melalui sistem koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Muara Enim.
Selain itu, juga penanggulangan kemiskinan daerah dengan target 1 digit pada akhir tahun 2023 pada terhadap perencanaan infrastruktur di Kabupaten Muara Enim dengan mempertimbangkan skala prioritas pemerataan dan keadilan. Selanjutnya guna menghindari disparitas pembangunan antar wilayah di Kabupaten Muara Enim bersama pihak-pihak terkait ke depannya yang akan terus meningkatkan mutu perencanaan pelaksanaan dan pengawasan, agar menghasilkan pembangunan yang merata dan berkualitas.
Terhadap pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar eksekutif dalam melaksanakan kebijakan untuk memaksimalkan Pendapatan asli daerah pendapat untuk tahun-tahun berikutnya akan menjadi perhatian dan prioritas untuk mengoptimalkan dengan melakukan evaluasi pengendalian dan pengawasan dalam menggali potensi sumber sumber pendapatan daerah dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
Dalam sambutanya, pihak eksekutif mengucapkan terima kasih atas saran dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang selalu berupaya melaksanakan percepatan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dengan tetap pada peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011, tentang retribusi perizinan tertentu sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.
“Terkait pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dalam penerbitan kartu identitas anak KIA, guna menghindari terjadinya penumpukan atau meningkatnya volume pembuatan kartu identitas anak pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Muara Enim dapat, namun untuk legalitasnya akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mengingat pencetakan kartu identitas anak KIA harus melalui database pusat pada Direktorat Jenderal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terhadap perluasan akses bagi anak-anak usia sekolah dan pendapat perlu mendapat perhatian khusus, seperti menambah jumlah sekolah baru berdasarkan jumlah penduduk yang berusia sekolah di suatu tempat terus berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas”, tambahnya.
Selanjutnya eksekutif juga mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas perhatian dan dukungan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Muara Enim. Pembangunan terhadap nota keuangan rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disusun oleh eksekutif sekaligus juga telah dapat memaklumi dinamika yang terjadi dalam penyusunannya, termasuk kondisi ekonomi dan sosial yang dihadapi Kabupaten Muara Enim saat ini, tanpa dukungan dan kerjasama dari semua stakeholder termasuk Dewan yang terhormat permasalahan dan dinamika tersebut tidak akan dapat diatasi.
“Selanjutnya bahwa kita harus tetap optimis dan berharap agar target yang dicantumkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dicapai”, kata dia.
Begitu juga harapan dari partai golongan karya (GOLKAR), agar mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah termasuk mengurangi angka pengangguran dengan memanfaatkan program CSR corporate social responsibility melalui forum CSR PKHL Kabupaten Muara Enim sependapat, selanjutnya terkait dengan peningkatan sumber-sumber Pendapatan asli daerah yang merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah. Hal ini telah dijelaskan pada jawaban atas pandangan umum fraksi PDIP Perjuangan terhadap harapan partai terhadap harapan Fraksi Partai Golkar pendapat.
“Dan agar lebih memacu organisasi perangkat daerah untuk lebih siap saji dan proaktif dalam perolehan prestasi, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan dana insentif daerah dari pemerintah pusat yaitu terhadap masukan dan harapan”, uranya.
Menurut dia, agar mengupayakan optimalisasi dan pemberdayaan BUMD hal ini sudah menjadi perhatian eksekutif melalui badan pengawas terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap operasional yaitu PDAM Lematang Enim perusahaan daerah selata (PDS) pembangunan PD dan PT BPR gerbang serasan diharapkan BUMD tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah Terima kasih atas apresiasi dan dukungan Fraksi Partai golongan karya terhadap rencana belanja daerah Kabupaten Muara Enim selanjutnya setelah menjadi komitmen eksekutif untuk memprioritaskan pada program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta memanfaatkan anggaran seoptimal mungkin demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Mengenai saran dan masukan terhadap masukan agar pokok-pokok pikiran yang diusulkan dapat direalisasikan hal ini akan menjadi perhatian eksekutif dan akan ditindaklanjuti sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah terhadap masukan yang ke-2 terhadap masukan dan penerbitan ijazah kelulusan murid SD dan SMP akan menjadi perhatian eksekutif selanjutnya, supaya tidak ada lagi keterlambatan dalam menerbitkan surat keterangan Lulus atau SKL”, urainya.
Eksekutif juga ucapkan terima kasih atas apresiasi Fraksi Partai Demokrat, Ariyoga Setiaji SH atas pengajuan RAPBN Tahun Anggaran 2020 yang diajukan lebih awal dari jadwal yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 33 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 minum sebentar pemandangan umum fraksi Partai Demokrat yang telah memahami atas penurunan pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini telah dijelaskan pada jawaban atas pemandangan umum fraksi PDIP Perjuangan Fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2020, khususnya terhadap rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar 46,601% dan 53,39%.
“Ini secara umum sudah memenuhi rasio belanja daerah yang ideal di mana alokasi belanja langsung lebih besar dari alokasi belanja tidak langsung alokasi belanja langsung ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan masyarakat terhadap masukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan merealisasikan program kegiatan yang telah direncanakan telah menjadi komitmen eksekutif sebagaimana misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik salah satu upaya peningkatan pelayanan publik telah diprogram diprogramkan pembangunan Mal pelayanan publik atau agar tercipta pelayanan publik yang terintegrasi mudah cepat dan tepat terhadap harapan Partai Demokrat mengenai upaya optimalisasi dan pemberdayaan telah dijelaskan pada jawaban atas pemandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap aspirasi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat, ” jelasnya.
Editor : Ahmad
