Lahat Hotline
Related Articles
Author : Dedi
MUARAENIM, LhL – DPRD Kabupaten Muara Enim merekomendasikan beberapa hal terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2019. Di antaranya yaitu penyelesaian tata batas wilayah Kabupaten Muara Enim di 9 (sembilan) titik lokasi, peningkatan mutu pelayanan aparatur sipil negara (ASN), merealisasikan Mall Pelayanan Publik yang sempat tertunda dan memaksimalkan dunia usaha untuk terlibat dalam pembangunan daerah
Demikian disampaikan DPRD Kabupaten Muara Enim dalam Rapat Paripurna XIV dengan agenda Penyampaian Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2019 yang dibacakan oleh Ketua Tim Perumus Rekomendasi, Munyati SH MH, Jum’at (12/06/2020).
Berkas rekomendasi yang terjabarkan dalam 28 poin tersebut diserahkan langsung oleh pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua DPRD Muara Enim, Ermanan.
Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Muara Enim, H. Juarsah, S.H dalam sambutannya berkomitmen akan meningkatkan pelayanan ASN, seperti pemenuhan jumlah kantor kepala desa, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan. Pemkab Muara Enim juga akan mendorong BUMN, BUMS maupun BUMD untuk turut memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Terkait itu semua.
“Saya memastikan akan terus bekerja dan berusaha mewujudkan cita-cita merakyat, yaitu Muara Enim untuk rakyat yang agamis, berdaya saing, mandiri, sehat dan sejahtera. Terhadap usul dan saran yang telah direkomendasikan. Hal-hal yang tersebut akan diperhatikan dan dikajinya bersama dinas/instransi terkait guna menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan pembangunan kedepan,” katanya.
Editor : Ron
