Lahat Hotline
Related Articles
Author : Im
“MASSA TUNGGU KEDATANGAN BUPATI”
MURATARA, LhL – Bak lautan manusia, tak kurang dari ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Muara Rupit Lawang Agung (Forula), Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), melakukan aksi demo di Kantor Bupati Muratara, Senin (25/09).
Para demonstrans tersebut melakukan aksi demo mulai sekitar pukul 09.00 Wib menyampaikan aspirasi dengan sejumlah orasinya. Menurut pendemo, Bupati Muratara H Syarif Hidayat belum menemu massa, sehingga melakukan penyegelan kantor Bupati Muratara.
Karena Bupati tak kunjung datang menemui, emosi massa mencuat dengan aksi yang kian memanas, hingga terjadinya perusakan fasilitas kantor, dan memubarkan staff dan pegawai yang sedang bertugas. Sehingga saat aksi demo berlangsung aktivitas seketariat Pemkab Muratara lumpuh.
Merasa bosan menunggu, maka sekitar pukul 13.30 Wib massa memblokir akses jalinsum dengan membakar ban dan memortal akses tersebut dengan menggunakan rambu-rambu lalu lintas.
Servin Putra selaku Koordinator Lapangan (Korlap) mengatakan, 29 April 2013 lalu adalah ukiran sejarah yang tidak dapat terlupakan akan pembentukan Bumi Berselang Serundingan, sehingga menelan korban jiwa warga Lawang Agung Muara Rupit.
“Karena ini kami sebagai masyarakat Muara Rupit dan Lawang Agung belum merasakan pembangunan yang sesungguhnya di wilayah Ibukota kabupaten,” ungkapnya.
Tuntutan masyarakat Desa Lawang Agung-Muara Rupit ini, lanjut dia, agar PDAM segera berfungsi dan mengalir kerumah-rumah masyarakat pada 2018 paling lambat, segera merevitalisasi pasar lawang agung pada 2018, segera melakukan pelunasan ganti rugi lahan 235 H pada tahun 2017, meminta pihak exsecutif dan legislative untuk tidak merevisi UU No.16 tahun 2013 pasal 7.
“Kami juga ingin menagih janji Bupati, agar seluruh kepala SKPD atau OPD berdomisili atau menetap di Muratara, lalu pembangunan masjid agung harus di Ibukota Muratara dan segera membangun monumen perjuangan rakyat Muratara untuk mengenang pemekaran Muratara”, imbuhnya dalam orasi.
Sebelum massa melakukan aksi didepan kantor Bupati, terpantau pendemo sempat menutup aktivitas perkantoran beberapa dinas dan menyita vasilitas kendaraan seperti Kendaraan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kepegawaian-Sumber Daya Manusia (DKP-SDM) Muratara.
Dua unit kendaraan tersebut dibawa massa menuju kantor Bupati yang diletakan dibelakang kantor lalu melakukan aksi demo hingga berlangsung lebih dari 4 jam.
Lamanya aksi, meminta agar mereka dapat bertemu langsung dengan Bupati Muratara, sehingga terjadinya memanas antara massa dengan anggota Polisi Pamong Peraja (Pol-PP) Muratara.
Gerak massa pun terkendali dengan marah dan mengejar anggota petugas Pol-PP, serta merusak fasilitas umum. Seperti memeca kaca jendela , Pintu Utama, jendela Staff Ahli Bupati, Meja Absensi Batu, 2 unit Pot Bunga, Kursi Plastik diruangan Kepala Bagian. Tak puas aksi dan tuntutan mereka tidak ditanggapi, massa menurunkan dua unit tenda dan mendirinkanya dihalaman kantor Bupati Muratara.
Selain itu, dalam penyampaian aksinya massa menggunakan alat pengeras dua unit toa dan alat speaker yang dijejer diatas mobil Cerry yang diarahkan kekantor Bupati dari halaman Pemkab Muratara, serta membawa spanduk dan karton putih yang bertulisan bernada protes.
“Jangan coba-coba merevisi UU No.16 pasal 07 tahun 2013, Fasilitas Mobil Dinas segera ditertibkan karena memakai uang rakyat”, tulis mereka.
Sementara Asisten III Pemkab Muratara, Alwi Roham mengatakan dalam aksi tersebut warga menyegel kantor bupati sementara aktivitas tidak dapat dilakukan dan staf-staf di sekretariat dari pada terancam keselamatan beliau suruh pulang dan sebagian sudah pulang.
“Untuk tuntutan masa sendiri mereka ingin bertemu dengan bupati, tetapi walaupun beliau tidak ada di kantor kita masih tetap memantau.” pungkasnya. IMR
Kapolres Mura AKBP Pambudi melalui Kabag Ops Polres Mura Kompol Suhardiman, yang berada di lokasi mengatakan, saat ini kondisi Jalinsum Muratara sudah normal kembali, setelah ada kesepakatan dari Bupati Muratara. Tampak juga, sejumlah personil dari kepolisian dan TNI ikut diturunkan untuk memantau aksi yang dilakukan warga.
“Sudah normal kembali, bupati bersedia menemui masyarakat dalam waktu yang dijanjikan. Warga sepakat dan mau membuka Portal yang mereka pasang,” terangnya.
Editor : Zadi
