Lahat Hotline
Related Articles
Author : Ujang
LAHAT, LhL – Sanderson Syafe’i mengapresiasi kinerja Pj. Bupati Kabupaten Lahat tidak meragukan kemampuannya dalam memimpin pemerintahan, karena berasal dari birokrat.
“Muhammad Farid, S. STP, M.Si, di hari pertama masuk kerja selaku PJ Bupati Lahat langsung turun ke lapangan memantau inflasi dan memetakan permasalahan-permasalahan di lapangan untuk dilakukan langkah-langkah konkret yang terukur dan berkesinambungan kedepannya, menunjukkan kelasnya bukan kaleng-kaleng”, ungkap Sanderson Syafe’i, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya, Kamis (14/13).
Lanjut Sanderson, kemampuan PJ. Bupati Lahat sudah mumpuni dengan pemahaman cepat serta latarbelakang pendidikan yang sesuai sangat dibutuhkan walau hanya satu tahun untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak tersentuh pada periode lalu.
“Faktor penting dalam suatu tatanan pemerintahan yaitu menjaga stabilitas perekonomian dengan menciptakan stabilitas harga. Dengan ekonomi yang stabil maka biaya yang rendah atau terjangkau bagi masyarakat, Sebaliknya, jika ekonomi tidak stabil maka biaya yang akan dikeluarkan masyarakat akan tinggi. Sehingga mempersulit masa depan terkait investasi. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat”, urai pengacara muda ini.
Selain inflasi, Sanderson juga menyoroti masalah kemiskinan ekstrem yang menurutnya hampir tak tersentuh pada periode lalu, ironisnya dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) sangat besar. Menurut dia, banyak pengusaha di Lahat yang menurutnya dapat diajak bekerja bersama untuk bisa membangun Lahat dan juga menuntaskan kemiskinan namun tidak berjalan terkesan gagal dari hasil pemantauan dilapangan ternyata pola komunikasi yang kurang mumpuni.
“Membangun jalan, gedung, taman cantik di kota memang menjadi kebijakan populis yang bisa memberikan pujian instan dari masyarakat, seolah-olah kepala daerah sudah berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Padahal ukuran ideal seorang kepala daerah adalah membuat kebijakan atau pembangunan yang berbasis pelayanan publik dan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia ataupun pendapatan daerah”, sebut Sanderson.
Perlu diketahui dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah tertulis dengan jelas bahwa pemerintahan daerah dibentuk untuk mengurus urusan wajib dan urusan pilihan. Jadi, hakikatnya pemerintahan daerah harus mengutamakan urusan wajib daripada urusan pilihan. Urusan wajib itu soal pendidikan, kesehatan, penataan ruang, perumahan rakyat, dan ketertiban sosial. Sedangkan pembangunan taman-taman cantik dan monumen-monumen penghias lainnya adalah urusan pemerintah yang masuk kategori pilihan”, pungkas mantan Ketua Karang Taruna Kabupaten Lahat
Menurut April seorang warga Pasar Bawah, beberapa kebutuhan pokok masyarakat yang dibutuhkan saat ini harganya tinggi seperti cabe, telur dan beras, terlebih jelang akhir tahun.
“Kami berterima kasih ke Pak Pj. Bupati Lahat yang turun langsung memantau kesulitan warga,” jelas April.
Hal senada juga di sampaikan Ninik warga Lahat Tengah, ia mengeluhkan tentang pusingnya belanja dengan membawa uang yang hanya pas-pasan, terlebih harga barang-barang sangat tinggi.
“Sekarang ini, bawa uang seratus ribu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”, tuturnya.
Editor : RON
