Lahat Hotline
Related Articles
Author : Ron
LAHAT, LhL – Sehubungan dengan adanya isu bahwa seluruh proyek yang ada di dinas PU Bina Marga/Pengairan serta dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Lahat, itu mayoritas di sebut sebut sebagai proyek aspirasi DPRD Kabupaten Lahat. Maka, sejumlah kontraktor mempertanyakan hal tersebut.
Hal ini seperti diungkapkan oleh Ahmad Birwansyah Alias Cibeng (52) selaku aktivis dari LSM Humanika DPD Lahat, didampingi Edi Mustopa sebagai kontraktor, saat dibincangi pewarta dikalangan Pemda, Kamis (13/4/17).
Dikatakan Cibeng, bahwa pihaknya benar benar kecewa dengan sikap kedua dinas yang rentan dengan proyek pembangunan tersebut. Pasalnya saat Cibeng berkunjung ke dinas PU BMP beberapa waktu lalu. Pihak dinas menyebut bahwa di PU BMP tidak ada kegiatan.
“Saya ingat saat itu, hari Rabu tanggal 12 April 2017, saya coba untuk yang ke tiga kalinya ingin berkoordinasi dengan Ismail selaku Kepala Dinas PU BMP Lahat, sayangnya Pak Ismail tidak menerima kehadiran kami di dinas tersebut. Bahkan diarahkan supaya kami menemui Tedy selaku Kabid Bina Marga”, ujar Cibeng.
Setelah bertemu dengan Tedy, lanjut Cibeng, Tedy mengatakan bahwa dia akan menghadap Pak Ismail dulu, guna melaporkan bahwa Pak Cibeng mau koordinasi. Ironisnya, justru Pak Ismail hanya menitip pesan pada Tedy bahwa di kantor tersebut tidak ada kegiatan apapun dan meminta pesan itu disampaikan pada Cibeng.
“Padahal kita tahu semua, bahwa di dinas itu sangat banyak proyek, jadi kemana proyek proyek yang menelan anggaran APBD itu..?”, tanya Cibeng.
Cibeng menyebut, bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, pihaknya akan melakukan protes hingga ke class action atau demonstrasi ke DPRD dan pihak lembaga hukum lainnya.
“Kami siap habis habisan, dan akan mengusut tuntas kongkalikong proyek ini”, ungkapnya geram.
Sedangkan Edi Mustopa menambahkan, bahwa proyek aspirasi di setiap dinas itu memang benar harus ada dan diakomodir oleh pihak eksekutiv. Akan tetapi masih harus disesuaikan dengan anggaran daerah atau PAD yang ada.
“Dan saya rasa pengerjaan proyek aspirasi itu, tidak harus dimilillki oleh oknum oknum DPRD Kabupaten Lahat. Karena orang dinas itu sendiri yang mengatakan bahwa proyek yang ada di dua dinas itu, adalah proyek aspirasi yang sudah distabilo atas nama nama tertentu saja”, tegas Edi.
Menurut Edi, pihaknya berharap agar dinas dinas terkait proyek pembangunan di Kabupaten Lahat ini bersikap adil dan bijaksana dalam melakukan dan mengakomodir kepentingan kontraktor di Lahat.
“Kalau semua CV di lahat sudah mati suri alias bangkrut. Maka secara otomatis pendapatan pajak daerah akan menurun”, pungkas mantan Sekjend Gapeksindo Kabupaten Lahat ini.
Sementara itu, baik pihak dinas PU BMP maupun pihak DPRD Kabupaten Lahat enggan memberikan jawaban saat dikonfirmasi awak media via pesan singkat di cellulernya.
Editor : Yadi
