Lahat Hotline
Related Articles
Naskah : Prima
LAHAT — Bupati Lahat H. Aswari Rivai SE menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Infron Roshadi untuk wilayah Lahat, Muara Enim, Empat Lawan, Kota Pagar Alam.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Pelayaan Perbendaharaan Negara (KPPN) Infron Roshadi mengatakan, bahwa pnyerahan DIPA 2017 ini merupakan awal dari proses pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017.
“DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran, yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencarian dana atas beban APBN. Sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah”, urainya.
Penyerahan DIPA 2017 ini, lanjut Roshadi, dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dipusat dan daerah lebih cepat untuk segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia.
“DIPA yang diserahkan untuk 16 Kementrian/ Lembaga di Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Pali pada kesempatan ini berjumalah 105 DIPA dengan nilai Rp. 556, 67 Miliar, Nilai DIPA Tahun anggaran 2017 Lebih Kecil 24, 69 Miliar atau 4, 25 % dibandingkan nilai DIPA tahun 2016 sebesar Rp. 581, 36 Miliar. Sementara itu, DIPA Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa yang didalurkan oleh pusat ke daerah mitra kerja KPPN sebesar Rp7, 34 Triliun (Tahun anggaran 2016) menjadi Rp. 7, 84 Triliun Tahun Anggaran 2017 meningkat 6, 94%”, tandas Roshadi, Senin (19/12).
Bupati Lahat H. Aswari Rivai dalam laporannya membacakan teranfer ke daerah dan dana desa mengatakan, anggaran transfer ke daerah dan dana desa untuk provinsi dan kabupaten/kota se – Sumatera Selatan Tahun 2017 mencapai Rp. 27, 02 Triliun.
“Ini menujukkan komitmen disentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sebagai visi pembangunan yang terluang dalam nawacita. Untuk dana alokasi umum (DAU) Provinsi Sumsel sebesar 12, 38 Triliun, atau 45, 82 persen dari dana tranfer ke daerah. Sedangkan dana desa sebesar Rp, 2, 27 Triliun atau mencapai 8, 39 persen terhadap dana teranfer ke daerah, sehingga mengalami sebesar 27, 52 persen dibanding tahun lalu yang hanya sebesar Rp, 1. 78 Triliun”, lapor H Aswari.
Hal ini, masih kata H Aswsri, menunjukkan arti penting daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, serta kesenjangan.
“Hal ini juga memperlihatkan, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa bahu membahu, bersinergi dalam menghadapi tantangan-tantangan kebangsaan kedepan, Peran swasta juga dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong produktivitas dan inovasi”, pungkas H Aswari.
Editor : UJANG, SP
