Lahat Hotline
Related Articles
LAHAT, LhL – Bukan hanya tunjangan penghasilan profesi (TPP) ataupun dana anggaran bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami keterlambatan pencairan maupun penerimaannya akibat dari pemangkasan, akhirnya banyak pegawai abdi negara hanya duduk manis.
Hal ini juga berdampak kepada kegiatan-kegiatan dari SKPD bersangkutan itu sendiri, betapa tidak, agenda yang seyogyanya telah disusun dan tinggal pelaksanaannya, kini, tinggal isapan jempol belaka dan harus menunggu tahun anggaran baru.
Salah satu kepala bidang (kabid) yang minta namanya dirahasiakan mengatakan, dirinya hanya bisa pasrah melihat kondisi ini. Padahal di penghujung tahun ini setidaknya ada dua program harus disosialisasikan, dikarenakan pemangkasan, maka, semuanya ditunda.
“Sangat disayangkan sekali, padahal ada dua agenda kegiatan mesti direalisasikan, tapi kini cuma bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Selasa (20/9).
Kini, sambung dia, dana yang ada hanya diperuntukan rutin saja seperti, pembelian alat tulis kantor (ATK), listrik, PDAM dan gaji pegawai semata.
“Tinggal dana untuk program rutin saja yang memang sudah menjadi keharusan dibelanjakan, tinggal bagaimana perubahan di tahun anggaran baru, apakah tetap seperti ini atau mengalami perubahan,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE melalui Kepala Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyampaikan, dirinya sangat memahami kondisi sekarang ini, kendati demikian, pihaknya terus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (PP) dalam penanggaran.
“Perlu kita ketahui, untuk APBD-P 2016 sendiri tumbuh hingga 3,70 persen atau setara Rp 2 M. Dari acuan inilah kita akan terus berupaya maksimal agar keadaan ini kembali normal dan program kerja SKPD dapat dilaksanakan sebaik-baik mungkin,” tukasnya.
Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Herliansyah SH MH membenarkan, dirinya puin sependapat dengan beberapa kepala dinas, bidang maupun seksi, dimana, banyak sekali program kerja yang semestinya sudah dijalankan, kini, ditunda pelaksanaannya.
“Oleh sebab itulah, berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016 ini, mengalami kenaikan hingga 3,70 persen, tinggal kita melakukan koordinasi ke Kementerian Keuangan (Kemkeu) RI, mudah-mudahan keadaan seperti ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Photo/Naskah : (BENS)
Editor : (UJANG, SP)
