Home / HUKUM & KRIMINAL / Diduga Rusak Proyek Negara, 4 Oknum Kades di Kimsel Terancam Dipolisikan

Diduga Rusak Proyek Negara, 4 Oknum Kades di Kimsel Terancam Dipolisikan

Author : Ujang

LAHAT, LhL – Seperti diberitakan beberapa media massa sebelumnya, bahwa proyek rehabilitasi bendungan Daerah Irigasi (DI) Air Pangi dengan Satker Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Desa Pandang Arang, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat senilai Rp. 1,952  Miliar yang dikerjakan CV. Rey_Sha dinilai kelompok Penerima, Pengguna dan Pemanfaat Air yang meliputi 7 desa di kecamatan tersebut dikerjakan asal-asalan.

Atas penilaian tersebut, membuat empat Kepala Desa (Kades), yakni Kades Nanjungan, Pandan Arang, Tanjung Kurung dan Kades Keban Agung bersama beberapa BPD serta masyarakat serempat diduga melakukan pengrusakan di beberapa titik bangunan tersebut sebagai wujud protes pada kontraktor yang mengerjakannya. Peristiwa ini terjadi pada Selasa tanggal 27 Juli 2021, kemarin.

Saat aksi tersebut, tampak dalam sebuah video yang diperlihatkan pihak CV Rey_Sha, seorang Kades menghancurkan bagian bangunan dengan menggunakan linggis, bahkan semen cor yang menurut informasi baru dipasang sehari sebelumnya itu menjadi porak-poranda.

Peristiwa ini jelas saja membuat pihak CV. Rey_Sha selaku kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut menjadi gusar dan merugi, sehingga pihak kontraktor berencana melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan dengan akan melaporkan empat oknum Kades dan satu orang Ketua GP3A yang diduga merusak proyek tersebut ke Polda Sumsel.

Dilaporkannya empat oknum Kades dan Ketua GP3A ini, seperti diungkapkan Saryono, S. Sos selaku penerima Kuasa Direktur CV Rey_Sha dalam Jumpa Pers di kantornya di kawasan Block AA Bandar Jaya, Kcamatan Lahat Jumat (30/7/2021).

Baca Juga   MELIHAT TRUCK RUSAK TENGAH JALAN, BERIKUT YANG DILAKUKAN KAPOLSEK

“Karena itu proyek Negara yang pengerjaannya sudah hampir mencapai 80 persen dan kontraknya sampai Bulan Desember 2021 mendatang, maka kami sangat merasa dirugikan atas pengrusakan itu dan kami akan laporkan mereka ke pihak berwajib. Bahkan uang Negara yang terpakai dalam proyek tersebut baru mencapai beberapa persen dari pagu Anggaran atau istilahnya uang DP, kami pakai uang perusahaan kami terlebih dahulu supaya pengerjaannya menjadi lancar. Lalu di mana letaknya, ada nilai korupsi atau kerugian Negara..?”, sebut Saryono bernada mempertanyakan.

Pihaknya melapor, kata Saryono, bukan tidak beralasan. Pertama itu pengrusakan aset Negara, kedua tidak ada nilai kerugian keuangan Negara, sebab pihaknya masih menggunakan uang perusahaan dalam proyek itu. Kemudian, sesuai dengan amanat ayat 1) Pasal 406 KUHPidana, bahwa Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

“Untuk itu, kami minta kepada aparat penegak hukum, supaya menerima dan menindaklanjuti laporan kami nanti, itu semata-mata untuk keadilan”, harap dia.

Yang lebih mengherankan lagi, lanjut mantan Anggota DPRD Lahat ini, kenapa penilaian dan protes empat oknum Kades dan Ketua GP3A ini baru muncul saat perusahaan mereka sedang mengerjakannya. Padahal sebelumnya (Tahun 2020), sudah ada proyek tersebut yang tendernya dimenangkan oleh salah satu perusahaan. Karena merasa tidak sanggup, oleh perusahaan itu pekerjaannya diover ke perusahaan lainnya dan saat itu tidak ada protes ataupun menilaian negatif tentang proyek tersebut.

“Nah, ada apa di balik semua ini..?. Sedangkan bendungan daerah aliran air irigasi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani sawah untuk mengairi padinya, lalu dirusak dengan alasan yang tidak jelas. Kalau sudah begini, bukan saja proyek Negara yang hancur. Tapi selain kami mengalami kerugian, masyarakat petani juga merasa dirugikan”, urai Saryono.

Memang sebelumnya, sambung Saryono, pernah ada pertemuan dengan para Kades dan Katua GP3A serta BPD. Dalam pertemuan tersebut mereka (Para Kades dan Katua GP3A serta BPD) meminta supaya pekerjaan tersebut diganti dengan berinjong saja.

“Tapi, kan tidak mungkin kami semaunya saja mengubah item pekerjaan yang sudah tertera di RAB dan Spefikasi kontrak yang telah dibuat oleh pihak Dinas PU itu. Nanti kami salah juga, kalau mengubah-ubah item pekerjaan tidak sesuai RABnya”, imbuhnya.

Karenanya, tambah Saryono, Direktur CV Rey_Sha akan melaporkan pengrusakan ini ke pihak Polda Sumsel.

“Jika tidak ada halangan, dalam waktu dekat pihak Unit Tipikor Polda Sumsel akan turun ke lokasi, guna memastikan kejadian dugaan pengrusakan dan kondisi proyek tersebut”, tutup Saryono.

Editor : RON

Check Also

Wabup Lahat Buka Pelatihan Penyelenggaraan Pengurusan Jenazah

Author : Ujang LAHAT, LhL – Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, melalui Bagian …

SMM Panel

APK

Jasa SEO

error: Content is protected !!