Home / Kec. Merapi Timur / MASING-MASING DESA PERLIHATKAN PETA
IMG-20180903-WA0057

MASING-MASING DESA PERLIHATKAN PETA

# Terkait Konflik Batas Wilayah Antar Desa Dan Kecamatan Dalam Wilayah Kecamatan Merapi Timur
Author : Imam. S

MERAPI TIMUR, LhL – Dalam rapat musyawarah mufakat terkait konflik perbatasan antar desa dan kabupaten yang ada dalam wilayah Kecamatan Merapi Timur di kantor camat. Dari semua data peta yang diperlihatkan oleh pihak Badan Informasi Geografis kepada semua kepala desa dan toko masyarakat sebanyak 13 Desa dan 1 Lurah, tidak ada batas peta antara Desa Muara Lawai dan Desa Banjarsari.

IMG-20180903-WA0058

Dari peta yang diperlihatkan oleh pihak BIG kepada masing-masing desa yang ada di 13 desa dalam wilayah Kecamatan Merapi Timur. Setiap kepala desa beserta tokoh masyarakat melihat peta masing-masing desa. Kemudian menandatangi peta tersebut sebagai bentuk mengetahui bahwa peta setiap desa benar dan batasnya juga benar. Hal tersebut terlihat jelas dalam peta yang dilihatkan oleh pihak BIP, kepada setiap desa.

“Tidak ada peta tentang perbatasan Desa Muara Lawai dan Desa Banjarsari, yang ada peta perbatasan antara Desa Muara Lawai dengan Tanjung Jambu,” ujar Miharta, SE. M. Si ketika awak media mempertanyakannya. Senin, (3/9/2018).

Badan Permusyawaratan Desa (PBD) Khairullah mengatakan, dari peta desa ini disamakan dengan peta yang dilihatkan oleh pihak BIG hasilnya sama.

“Peta kita dengan peta dari pihak BIG sama,” ujarnya.

Sementara itu, Sihari selaku masyarakat Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat mengatakan, Desa kita tidak ada sangkutannya dengan Desa Banjarsari, baik dari batas juga tidaj ada masalah. Hanya saja Desa Banjarsari yang menyeribot tanah milik desa kita. Padahal jelas, dengan adanya Makam Puyang Donok menandakan bahwa itu batas desa kita.

“Yang berbatasan dengan Desa Muara Lawai itu, adalah Desa Prabu Menang , Desa Serah Pulau dan Desa Tanjung Jambu. Jadi tidak ada kita berbatasan dengan Desa Banjarsari,” terangnya.

Lebih lanjut Sihari mengatakan, dirinya meminta kepada kepala pemerintah desa, agar tegas menyikapi permasalah desa ini dengan Desa Banjarsari, supaya tidak merugikan masyarakat.

“Perurusahaan tambang banyak, jadi tanah warga saat ini jadi rebutan. Nah ini tanggung jawab kepala daerah untuk tegas dan tanggap sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku agar masyarakat kita tidak dirugikan,” tegas Sihari

Terpisah, mantan Kepala Desa Muara Lawai, Aripendi Kuris mengatakan, desa itu tidak ada batas atau permasalahan dengan Desa Banjarsari. Tapi Desa Banjarsari ini mau menyerobot lahan desa lain. Seperti Desa Prabu Menang, Serah Pulau dan lainnya. Padahal, menurut dia, itu lahan mereka sesuai dengan peta dari Mendagri. Tapi Desa Banjarsari tetap saja mau merampas dan mengaku-ngaku, bahwa itu batas mereka.

“Yang jadi masalah, Desa Banjarsari itu mengaku-ngaku, dan ingin mengambil lahan Desa lain. Padahal sudah jelas dalam peta tentang batas desa mereka,” cetus Aripendi.

Lebih lanjut, dikatakan Aripendi Kuris, untuk masalah peta yang diperlihatkan oleh pihak BIG kepada setiap Kepala Desa dan ditanda tangani kepala desa bahwa benar peta Desa Muara Lawai sesuai dengan yang selama ini terlihat. Desa Muara Lawai berbatasan dengan Desa Serah Pulau, Desa Tanjung Jambu, Desa Prabu Menang dan Kelurahan Lebuay Bandung.

“Walaupun benar, kita nanti tetap turun ke lapangan untuk mengecek batas antar desa tersebut,” ujarnya.

Sedangkan Lembaga Aliansi Indonesia atau Badan Peneliti Aset Negara Ustadz M Kanda Budi Setiawan, S. Pd.I, SH bersama advokad Jamal Aproni, SH mengatakan, sesuai dengan data dan peta wilayah, Desa Muara Lawai tidak ada berbatasan dengan Desa Banjarsari.

“Kami minta tolong kepada Desa Banjarsari untuk berhenti mengaku-ngaku atau marampas milik desa lain. Karena jika hal tersebut terjadi, maka Desa Banjarsari akan berurusan dengan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegas Budi.

Editor : Zadi

Lihat Lainnya

IMG-20181108-WA0031

JALAN LINTAS SUMATRA LENGGANG TANPA ANGKUTAN BATU BARA

Author : Karel MERAPI TIMUR, LhL – Hari perdana pemberlakuan peraturan Gubernur sumatera selatan No …

[Slideshow "iklan-mati-5" not found]
[Slideshow "slider-9" not found]
error: Content is protected !!